Menkum Supratman Ungkap Arahan Prabowo: Tinjau Semua UU dan Perpres

Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya mendapatkan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meninjau semua undang-undang dan peraturan presiden (Perpres). 

"Terkait dengan presiden beliau sudah menegaskan 4 hal, satu, review semua peraturan perundang-undangan baik tingkatnya undang-undang, PP, Perpres, termasuk peraturan menteri yang tidak mendukung," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Hal itu, kata Supratman, dilakukan agar tidak ada lagi undang-undang maupun peraturan yang tidak mendukung program strategis pemerintahan ke depan. Salah satu program strategis yang dimaksud yaitu swasemba pangan.

"Gerakan untuk mencapai swasembada pangan, yang tidak mendukung upaya terciptanya kemandirian kita di bidang energi, yang tidak mendukung kegiatan hilirisasi bisa maksimal, dan yang terakhir adalah menyangkut soal lahan," ujarnya.

Dia menyebutkan, Prabowo ingin penguasaan lahan baik yang berstatus HGB maupun HGU harus berkeadilan di masa depan. Maka dari itu, Prabowo meminta agar penataan regulasi dikawal dan menjadi prioritas.

“Jadi program-program inilah yang akan kita Kawal menjadi prioritas untuk kami jadikan rujukan dalam penataan regulasi di Kementerian Hukum," ujar Supratman.

Prabowo: Kenaikan PPN 12% Ini Amanah Undang-undang

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan tetap berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025

VIVA.co.id

31 Desember 2024