Blusukan ke Pasar Badung Bareng Cagub Bali, Kaesang: Saya Titip Pilih yang Gundul
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
Bali, VIVA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep blusukan di pasar Badung pada Minggu, 3 November 2024. Kaesang yang didampingi Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Made Muliawan Arya dan Agus Suradnyana (Mulia-PAS) juga menyapa masyarakat Bali di Pasar Badung.
Kehadiran Putra mantan Presiden RI Joko Widodo itu untuk mengkampanyekan Paslon nomor urut 1 Mulia-PAS yang akan berduel dengan Paslon Nomor urut 2 Koster-Giri pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Kaesang menitip pesan kepada masyarakat untuk selalu ingat siapa yang akan dipilih pada 27 November 2024 mendatang.
"Saya cuma titip pesan di tanggal 27 nanti ingat yang dipilih. Dan yang dipilih yang gundul. Tolong di ingat ya gundulnya. Dan yang gundul untuk Provinsi Bali," kata Kaesang Pangarep usai blusukan di Pasar Badung, Bali, Minggu, 3 November 2024.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersama Cagub Bali De Gadjah di Badung
- VIVA/Maha Liarosh
Ia juga mengungkapkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar mendapat dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.Subianto.
Kaesang menjelaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang batu dilantik sebagai Presiden RI juga berencana akan datang ke Pulau Dewata siang ini.
Kedatangan Presiden yang baru dilantik itu untuk mengkampanyekan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024.
"Tapi Insya Allah nanti kan Pak Presiden akan datang siang hari ini untuk mendukung beliau-beliau berdua semoga nanti juga Insya Allah Presiden diagendakan juga untuk mengkampanyekan beliau-beliau berdua ini supaya nanti semuanya ada di tanggal 27 November," jelasnya
Ia juga mengimbau agar masyarakat datang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum
Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
