Kebijakan Prabowo Inisiasi Maung sebagai Mobil Dinas Pejabat Negara Patut Diapresiasi
- TV Parlemen
Jakarta, VIVA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kepemimpinan yang sederhana dan memakai produk dalam negeri dalam bertugas, khususnya di jajaran Kabinet Merah Putih patut dipuji dan diapresiasi.
Ketua Umum Pimpunan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti), Buya H. Syarfi Hutauruk menilai hal itu sudah sangat tepat dan perlu secepatnya diaktualisasikan.
“Terhadap ini, Pimpinan Pusat Persatuan Tabiyah Islamiyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. (Kebijakan) Ini akan membuat siklus ekonomi dalam negeri berputar,” ujar dia pada Jumat, 1 November 2024.
Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Akademi Militer (Akmil)
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Mantan Wali Kota Sibolga ini menyebut bakal lebih baik lagi kalau kebijakan tersebut pun dilakukan pada level daerah baik kabupaten/kota atau provinsi. Sehingga, lanjutnya, seluruh kepala daerah wajib memakai mobil ‘Maung’ sebagai kendaran dinas resmi di daerahnya masing-masing.
Belum lagi, lanjutnya, pada November 2024 ini, seluruh Kabupten atau Kota dan Provinsi akan melaksanakan Pilkada Serentak yang melahirkan ratusan kepala daerah baru. Pemimpin baru hasil Pilkada Serentak tahun 2024 tersebut, kata dia, bisa didorong merealisasikan arahan Prabowo untuk menggunakan mobil dinas ‘Maung’ secara massal oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Ini bisa jadi momentum Sejarah. Jadi tidak hanya kepada Menteri, Wakil Menteri atau pejabat eselon I di pusat saja, tapi akan lebih baik jika presiden memberikan perintah ke bawah (Wali Kota/Bupati/ Gubernur), untuk menggunakan mobil (dengan jenis) yang sama,” katanya.
Buya Syarfi mengaku miris menyaksikan di beberapa tempat, kepala-kepala daerahnya seperti berlomba-lomba memiliki mobil dinas impor terbaru dan termahal hanya untuk terlihat keren semata.
Bahkan, lanjut Buya Syarfi, salah satu daerah di Sumatera ada yang harga mobil dinas kepala daerahnya jauh lebih mahal daripada PAD daerah itu sendiri dalam satu tahun.
“Ada yang menggunakan Alpard, Land Cruiser bahkan Lexus. Ini harus dihentikan dan Presiden perlu menentukan standar nasional mobil dinas Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I hingga Bupati, Wali Kota dan Gubernur,” ungkapnya.
Mantan Anggota DPR RI ini pun mengatakan kalau memaki mobil dinas buatan dalam negeri selain membangkitkan industri otomotif dalam negeri, dan menggerakkan ekonomi juga nilai moral pemimpin sebagai panutan dan teladan bagi jajaran di bawahnya hingga rakyat biasa.
“Kalau Pak Presiden telah menginstruksikan setiap pejabat memimpin dengan sederhana, tidak mempertontonkan kemewahan, maka tentu apa yang dicontohkan oleh pemimpin tertinggi tersebut akan turun level pemimpin di bawahnya bahkan hingga rakyat biasa,” kata dia.
