Gerak Cepat Menuju Swasembada Pangan, Kementan Dorong Restorasi Air dan Iklim
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
VIVA – Ketersediaan air dan iklim yang stabil jadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan. Menyadari hal itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendukung upaya restorasi sumber daya air dan iklim guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit. Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui sambutan tertulis di Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan, Rabu (30/10) di Bandung.
Pada sambutan yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Fadjry Djufry tersebut, Mentan Amran menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
“Pada 2024 ini, Kementerian Pertanian telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama di bidang pengelolaan air dan perubahan iklim dengan melakukan terobosan solusi cepat peningkatan produksi padi,” tuturnya.
Disebutkan bahwa terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo serta cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras dalam tiga bulan terakhir.
“Data proyeksi BPS menyebutkan terjadi kenaikan produksi beras pada Agustus sebesar 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada bulan yang sama,” lanjutnya.
Menurut Mentan Amran, hal ini menunjukkan bahwa peran restorasi sumber daya air menjadi vital dalam mendukung program Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Atas dasar itu, Kementan bersama Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) dan IPB University menyelenggarakan simposium nasional yang untuk strategi restorasi sumber daya air dan iklim, guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.
“Melalui kegiatan ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim,” jelas Fadjry yang juga berperan sebagai Ketua Perhimpi.
Dalam dukungannya pada program utama Kementerian Pertanian, Perhimpi melalui berbagai anggotanya yang berasal dari BSIP, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, telah melahirkan SNI 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial - Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian.
“Melalui SNI ini, dapat dihasilkan informasi zona indikatif dari lahan-lahan yang memerlukan optimalisasi air dan berpotensi untuk dibangun infrastruktur panen air seperti embung, dam parit, long storage, irigasi pompa, sumur dangkal atupun sumur bor, sehingga pada lahan tersebut dapat terjadi peningkatan indeks pertanaman yang berujung pada peningkatan produksi padi nasional,” ujar Fadjry.
Fadjry menambahkan bahwa sejak berdiri pada 45 tahun yang lalu, Perhimpi telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan nasional dalam konteks iklim dan cuaca.
“Perhimpi berperan secara aktif melalui anggota yang tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah serta swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi sekaligus akademisi IPB University Yonny Koesmaryono menjelaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang perlu terus dioptimalkan.
“Intensifikasi seperti di lahan marjinal dilakukan melalui pompanisasi, laju penurunan lahan terus terjadi sehingga harus dijaga keseimbangnnya melalui ekstensifikasi dengan perluasan atau pencetakan lahan.” jelasnya.
Yonny juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, akademisi dan pemerintah daerah itu harus, mau tidak mau. Inovasi perlu terus dilakukan, termasuk dalam penyiapan sumberdaya manusia pertanian. Program Presiden Prabowo selama lima tahun kedepan, kita harus gerak cepat hingga tercapai swasembada, dan kita pernah mencapai swasembada, pengalaman itu bisa menjadi modal,” tutupnya.
