Puan Maharani Ingatkan Tidak Boleh Ada PHK di Sritex Usai Diputus Pailit
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Ditegaskan politisi PDIP ini, walau diputus pailit tapi ia mengingatkan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK kepad karyawannya.
Puan menilai, penyelematan terhadap 50 ribu karyawan Sritex harus menjadi prioritas pemerintah saat ini.
"Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK," kata Puan dalam keterangannya, dikutip Jumat, 1 November 2024.
Puan Maharani Ketua DPR RI, Pimpin Rapat Fit Proper Test Calon Kepala BIN
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.
Saat ini Sritex tengah mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan harapan putusan MA bisa membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Puan berharap Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.
“Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar. Penyelamatan karyawan ini termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari pemerintah buat mereka terjamin,” jelas Puan.
“Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” sambungnya.
Puan pun mengingatkan, potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.
“Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit. Karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” jelas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 itu.
.
Bahas PHK dan Upah Minimum 2025, Menaker Mendorong Setiap Daerah Membangun Sistem Peringatan Dini
Menaker menyebut Rakor ini untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan PHK.
