Upaya Pemerintah Merespon Kasus Pailit Sritex Dinilai Sudah Tepat
- VIVA/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA – Respon cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terkait putusan pailit terhadap perusahaan Sritex, dinilai sudah tepat. Apalagi dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlangsungan perekonomian.
Selain itu, juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nasib pekerja Sritex yang berpotensi terdampak atas persoalan ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Syafrizal Helmi, menilai langkah pemerintah ini adalah komitmen yang bagus dalam menjaga stabilitas.
"Ini langkah bijak pemerintah dalam mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Syafrizal Helmi, Kamis 31 Oktober 2024.
Jelas Syafrizal, Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk penyelamatan PT Sritex yang ditindaklanjuti oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan investigasi dan membuka diskusi dengan kurator terkait persoalan Sritex, sudah tepat.
"Spirit yang ditunjukkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan PT Sritex dengan membuka berbagai opsi skema agar aktivitas ekspor-impor tetap berjalan selama proses pemulihan juga sudah tepat," jelasnya.
Lebih lanjut menurutnya, pemerintah harus melanjutkan kebijakan untuk menjaga stabilitas industri tekstil nasional. Dengan begitu perusahaan seperti Sritex yang sebenarnya adalah perusahaan besar, bisa kembali bangkit. Dengan begitu, bisa lebih berkontribusi dalam perekonomian.
"Kuncinya bagaimana mengevaluasi kebijakan yang mungkin berpengaruh terhadap industri tekstil nasional. Jika kebijakan tersebut ternyata menyebabkan gangguan pada rantai pasokan atau penumpukan kontainer, ini perlu segera dievaluasi untuk memastikan proses ekspor-impor tetap berjalan lancar," jelasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengaku pemerintah berkomitmen menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri menghadapi tantangan.
Mendagri Tito: Prabowo ingin Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Secepat Mungkin
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku sudah lapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
