DPR Minta Badan Gizi Nasional Awasi Ketat Distribusi Makan Bergizi Gratis
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem, Irma Chaniago meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengawasi ketat penyaluran makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah di seluruh daerah Indonesia.
Pengawasan itu kata Irma, dilakukan agar program unggulan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini tidak mubazir dalam pelaksanaannya.
Irma awalnya mengapresiasi program makan bergizi gratis yang sepenuhnya dibiayai pemerintah hingga anak-anak tingkat SMA. Sebab, di luar negeri khususnya di Jepang, program ini hanya sampai SMP dan didanai dari iuran orang tua murid yang mampu.
"Ini program yang luar biasa dari Pak Prabowo dalam rangka mencerdaskan anak-anak Indonesia, yang memang kita tahu bahwa kita tak bicara Jakarta, tapi bicara seluruh daerah itu untuk bisa makan pagi aja susah, dan ini luar biasa. Tentu kita apresiasi setinggi-tingginya itu program ini," kata Irma saat rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Badan Gizi Nasional dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Kedua, Irma lebih mengapresiasi lagi karena di Jepang itu, makan gratis hanya sampai SMP. Untuk SMP pun, kata dia, SMP yang memang siswanya anak orang mampu itu keluarganya iuran.
"Nah, ini kita seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Sama dengan BPJS Kesehatan juga kan, PBI itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah ini pun msh banyak kita bersyukur pak. Nah ini program ini betul-betul harus dikawal bersama sama," jelas dia.
Politisi Nasdem itu menyebut pengawasan bisa dilakukan BGN dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini agar program tersebut bisa bermanfaat dan tersalurkan dengan baik ke masyarakat.
"Tolong betul-betul dikontrol, karena kita pernah punya pengalaman. Contoh di Kemenkes dulu itu ada program kelambu untuk mengantispasi nyamuk demam berdarah di Papua, karena pusat yang mengirimkan ke daerah yang harus mendistribusikan ke masyarakat tidak ada biaya distribusinya, kelambunya dibiarin aja, kemudian tak digunakan dan dibakar habis, tidak bermanfaat sama sekali. Nah yang begini masukan saya musti bener-bener kontrolnya ya. Orang-orang daerah itu kaya serigala semua pak nanti pak," tutur dia.
Selain itu, Irma juga meminta Kepala BGN untuk merinci harga makan bergizi gratis di setiap daerah. Dia mengingatkan, jangan sampai nilai yang dipatok untuk sekali makan tidak memenuhi kebutuhan gizi karena harganya ada kenaikan di setiap daerah.
"Kedua, terkait dengan ahli gizi kita dengan berapa nilai rupiah yang harus tertuang dalam berapa nilai makanan yang disediakan. Jadi kalau misalnya dengan harga Rp15.000, tentu cateringnya harus untung mungkin enggak. Karena untuk distribusi segala macam, ada SDM yang bekerja dan sebagainya. Nah, nilai makanan yang sampai ke masyarakat, anak-anak ini berapa itu harus betul-betul dijaga. Kalau tidak pasti kan jadi masalah," kata Irma.
Kata dia, makanan ini harus betul-betul pengawasannya diperketat jangan sampai ada yang keracunan nantinya.
"Ini sesuatu yang sangat ribet, kalau makanan ini. Belum lagi banyak kejadian keracunan kemudian muntah-muntah kemudian kena diare dan sebagainya, kan bukan hal yang gampang. Tapi saya yakin kalau kontrolnya betul-betul ketat, step by step, betul-betul dijaga saya yakin ini bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.
Irma menekankan, Komisi IX DPR sangat mendukung program makan bergizi gratis. Asalkan, pengawasan dan perencanaannya dijalankan dengan baik.
"Saya pribadi sangat mengapresiasi ini karena di luar negeri enggak seluruhnya dibiayai pemerintah, ini Indonesia dibiayai pemerintah seluruhnya loh, luar biasa ini. Untuk itu, jangan sampai mubazir sehingga memang target yang akan dicapai Pak Prabowo itu tepat sasaran," tandas Irma.
