Ngaku Gak Ada Program 100 Hari, Natalius Pigai: Kami Punya Emergency Condition untuk Bangun Rakyat

Jakarta, VIVA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. 

Dalam rapat tersebut, Pigai menegaskan ia tak memiliki program 100 hari pertama kerja pasca dilantik jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami tidak punya program 100 hari," kata Pigai dalam RDP dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Pigai menjelaskan dirinya memiliki program yang bernama emergency condition. Melalui program tersebut, Kementerian HAM ingin fokus membangun rakyat selama lima tahun mendatang. 

"Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," jelas Pigai.

"Itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergency. Dan, pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," jelas eks pegiat HAM asal Papua itu. 

Jadi Menteri Bukan karena Oposisi

Natalius Pigai sebelumnya menyampaikan dirinya ditunjuk sebagai menteri di kabinet Prabowo bukan karena pernah jadi oposisi. 

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya menjadi, saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi, saya berpandangan itu sebagai dinamika," kata Pigai dalam RDP dengn Komisi XIII DPR.

Pigai juga bilang bersama Wakil Menteri HAM, Mugiyanto di jajaran menteri kabinet Prabowo berasal dari lapangan. Dia mengklaim sangat memahami persoalan HAM di Tanah Air.

"Kalau bapak melihat semua menteri. Kami dua lah yang berasal dari lapangan. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi, skill, knowledge dan juga attitude," tutur dia.

 

PDIP Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Sebuah Kemunduran Demokrasi

Fraksi PDIP Jakarta menilai wacana Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD sebuah kemunduran demokrasi.

VIVA.co.id

17 Desember 2024