Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Menteri Natalius Pigai: Bagi Kami Pembela HAM Itu Biasa Saja
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, angkat bicara soal pernyataan yang meminta anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM yang disorot banyak pihak. Dia menyadari pernyataannya itu menggemparkan. Apalagi jumlahnya yang sangat besar.
Hal itu disampaikan Pigai saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.
"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, gimana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam centrum utama kebijakan di Republik ini," papar Pigai di ruang rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan," sambungnya.
Meski begitu, Pigai menjelaskan, anggaran Rp 20 triliun itu bagi para pembela hak asasi manusia merupakan hal yang biasa saja.
"Sebenarnya bagi kami, pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja," jelas dia.
Justru menjadi hal luar biasa, kata Pigai, saat pimpinan Komisi XIII merespons pernyataannya itu hingga menjadikan buah bibir di tengah masyarakat Indonesia.
"Dan itu membesarkan kami pak, di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society, satu civil society pun tidak memberi kritikan, mohon izin satu orang civil society, pembela HAM tidak memberi kritikan, itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini," tutur Pigai.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2024-2029. Pigai pun meminta kepada pemerintah agar anggaran Kementerian HAM ditambahkan.
"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Pigai kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.
Pigai menjelaskan bahwa dirinya minta anggaran sebanyak Rp 20 triliun. Pasalnya, jika dikalkulasi anggaran pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp 64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," kata Pigai.
Pigai masih belum menampik soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia hanya menyebut ingin fokus lebih dulu membangun dibidang HAM.
Maka itu, dalam waktu dekat, Pigai untuk Kementerian HAM masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana.
