Bobby Bangga UHC di Medan, Edy Rahmayadi: Rumah Sakitnya Tak Ada Obatnya

Medan, VIVA  – Dalam debat publik Pilgub Sumut, Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 dan 2, Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi saling sindir terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Pemerintah Kota Medan.

Debat pertama digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut ini, dengan tema 'Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat', berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu malam, 30 Oktober 2024. 

Sindiran Bobby berawal dari menyindir Edy Rahmayadi saat menjadi Gubernur Sumut lebih mementingkan membeli lahan Medan Club, untuk melebarkan gedung Kantor Gubernur Sumut. 

Beda dengan Bobby, dengan bangga memamerkan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang dicanangkan saat menjabat Wali Kota Medan. 



Debat pertama Pilgub Sumut tahun 2024, di Hotel Grand Mercure, Kota Medan.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :

• VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Bobby Nasution mengatakan, kota yang dia pimpin sudah berstatus UHC atau cakupan kesehatan semesta, yang artinya masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan tanpa mengalami hambatan finansial. 

"Kami di Medan sudah UHC. Dengan anggaran provinsi, sebenarnya Sumut bisa UHC, tapi di masa bapak lebih milih eks Medan Club yang harganya Rp 400 miliar. Sedangkan masyarakat berobat pun belum bisa gunakan KTP, gratis. Kenapa?" ucap Bobby Nasution. 

Menyikapi sindiran menantu mantan Presiden RI, Joko Widodo itu. Edy Rahmayadi mengatakan jangan bandingkan antara Kota Medan dengan Sumut, tidak tepat. Ia menjelaskan bahwa Sumut terdiri 33 Kabupaten/Kota. Sedangkan, Medan hanya 1 Kota.

"Tadi dijelaskan ada singkatan itu dipanjangkan. UHC Universal Health Coverage. Itu yang dibanggakan dengan KTP bisa berobat? Itu kan penerapan nasional untuk BPJS yang belum bisa menyelesaikan masalah," kata Edy Rahmayadi. 

Mantan Pangkostrad itu mengatakan, UHC harus disertai dengan pelayanan dan infrastruktur rumah sakit yang baik.

"BPJS yang pakai APBN saja tidak jadi jawaban, apalagi UHC yang setingkat Wali Kota Medan untuk rakyat berobat. Jangan bohongi rakyat," kata Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi menyindir soal RSUD Pirngadi Medan, rumah sakit milik Pemko Medan, sempat kehabisan obatnya. 

"Persoalannya, rumah sakitnya (RSUD Pirngadi Medan) tak ada obatnya. Itu yang harus kita diskusikan caranya. Supaya pelayanan kesehatan bisa diatasi. Mulai infrastruktur kesehatan, jangan disinggung dengan eks Medan Club. Medan Club itu bonusnya Sumatera Utara," kata Edy.

Hal yang disindir Edy Rahmayadi kepada Bobby, ketika seorang dokter bertugas di RSUD Dr Pirngadi Medan, bernama Soeroso 'curhat' dengan mengeluhkan rumah sakit milik Pemerintahan Kota (Pemko) Medan itu, kehabisan obat, mengakibatkan pasien meninggal dunia.

"Innalilahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pasien aku exit, meninggal dia," ucap Soeroso dalam akun TikTok @Soeroso, dikutip VIVA, Senin 2 September 2024.

Dokter tersebut mengkritik Bobby Nasution yang tengah sibuk bacalon Gubernur Sumut 2024 sehingga rumah sakit yang dia pimpin itu, terkesan terlantar. Soeroso mendesak Bobby dapat segera menyelesaikan permasalahan di rumah sakit tersebut.

"Tolonglah, sebelum bapak maju apa, ini Pilgub (pemilihan gubernur), tolong diberesin rumah sakit ini, pening kepala aku, sudah dua pasien aku exit, bikin malu aja," ucap Soeroso. 

Soeroso mengaku untuk memenuhi kebutuhan obat pasien, membeli obat menggunakan uang sendiri dampak obat habis di RSUD Dr Pirngadi Medan itu.

"Ini rumah sakit kayak gini, masak ngak ada obat, haduh sampai kami, aku sama koas beli obat, tahu. Jadi pasien ini meninggal insyaallah bukan aku yang tanggung, karena aku bukan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan)," ucap dokter tersebut.

Soeroso lalu memohon ke pihak rumah sakit untuk segera menyediakan obat yang dibutuhkan pasiennya.   

"Manajemen tolong lah, pusing aku pasien-pasien aku banyak WA (What's App) aku, dok obat obat kemoterapi juga habis, aduh kalian maunya apa (RS Pirngadi) tolong lah ya, beresin, obat-obat dipesan lah jadi duit itu kemana ?,'' katanya.    

Usai video dokter tersebut, viral di media sosial dan menjadi sorotan publik, baru Pemko Medan, langsung menyediakan pasokan obat yang dimaksud oleh dokter itu.

Halaman Selanjutnya

Mantan Pangkostrad itu mengatakan, UHC harus disertai dengan pelayanan dan infrastruktur rumah sakit yang baik.