Andika Sebut Turunnya Indeks Demokrasi di Jateng Cerminan Masalah Struktural
- Teguh Joko Sutrisno
Jakarta, VIVA — Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 01 Andika Perkasa menyoroti adanya penurunan tren indeks demokrasi di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir.
Selain itu, Andika mengungkapkan bahwa sejumlah sektor lainnya juga menunjukkan kemunduran. Dalam pemaparan visi dan misinya pada debat pertama Calon Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung Rabu 30 Oktober 2024, Andika menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi ini serta tantangan besar yang dihadapi Jawa Tengah.
“Sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah, para pemimpin terdahulu telah berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun fondasi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Namun, hari ini kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Indeks demokrasi di Jawa Tengah memperlihatkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir,” ungkap Andika Perkasa, dalam keterangannya, Rabu 30 Oktober 2024.
Cagub dan Cawagub Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin
- Teguh Joko Sutrisno
Pernyataan ini ia sampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas capaian indeks demokrasi yang dianggapnya sangat penting untuk kemajuan daerah.
Menurut Andika, tujuh dari sepuluh indikator dalam indeks demokrasi menunjukkan tren penurunan.
Penurunan ini dianggapnya bukan hanya angka semata, melainkan juga cerminan dari berbagai permasalahan struktural yang perlu segera diperbaiki.
Tidak hanya pada aspek demokrasi, Andika juga menyoroti penurunan indeks pelayanan publik di Jawa Tengah selama periode yang sama.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ia menduga bahwa beberapa faktor, seperti menurunnya penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penurunan indeks demokrasi, dan efisiensi perekonomian yang melemah, turut berkontribusi terhadap buruknya penilaian pelayanan publik di wilayah ini.
“Di sektor pendidikan, kita juga melihat adanya ketimpangan. Rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah yang berusia 25 tahun ke atas saat ini hanya sekitar delapan tahun. Ini menunjukkan masih ada ketidakseimbangan pendidikan antara kota dan kabupaten. Ada kota yang memiliki rata-rata lama sekolah mencapai 11,5 tahun, sementara di beberapa kabupaten, angka tersebut baru mencapai 6,4 tahun,” jelas Andika.
Menurutnya, kondisi ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani agar masyarakat Jawa Tengah memiliki kesempatan yang lebih setara dalam mendapatkan pendidikan.
Andika menekankan pentingnya peran calon pemimpin Jawa Tengah periode 2024-2029 untuk memperbaiki kondisi ini.
Ia mengingatkan bahwa Jawa Tengah harus terus berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG), yang salah satu target utamanya adalah mengentaskan kemiskinan.
“Salah satu tujuan SDG's yang sangat menantang adalah menghapus kemiskinan. Saat ini, kita masih memiliki sekitar 10,47 persen penduduk miskin di Jawa Tengah. Jika kita ingin menyelesaikan periode 2024-2029 dengan capaian yang memuaskan, angka ini harus bisa ditekan hingga nol,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andika juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang ada di Jawa Tengah.
Ia percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Jawa Tengah dapat menghadapi tantangan tersebut dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
