Wamendagri Ultimatum Jajaran Pemda Segera Pangkas Birokrasi Berbelit
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperbaiki birokrasi yang berbelit dan lambat dengan mengedepankan inovasi.
Arahan ini merupakan respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit, lambat, dan mempersulit.
“Yang disampaikan oleh beliau (Presiden Prabowo) berkali-kali, tidak saja ketika pelantikan, tetapi ketika pembukaan retreat, birokrasi yang ribet, lambat, dan mempersulit harus dihindari. Ini berkali-kali disampaikan,” kata Bima di Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin, 28 Oktober 2024.
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Karena itu, Bima mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan inovasi, baik melalui regulasi, teknologi, maupun pendekatan lainnya. Menurutnya, inovasi merupakan kunci untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo dalam menciptakan birokrasi yang lebih sederhana dan efisien.
“Jadi mari kita jabarkan, Bapak Ibu, gagasan besar Bapak Presiden yang tidak ingin melihat birokrasi yang ribet,” ujarnya.
Selain itu, Bima mengajak Pemda untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, berharap inovasi yang dipaparkan di acara tersebut dapat berkelanjutan dan menginspirasi.
“Di depan, tentunya kita ingin jumlah inovasi dari Pemda terus bertambah,” ujarnya.
Dia juga berharap acara ini tidak hanya dipandang sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai platform untuk berbagi inspirasi antardaerah. Setiap ide dan gagasan inovatif yang dibawa oleh Pemda diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan di daerah lain yang memiliki kebutuhan serupa.
“Penting bagi kita sekali lagi untuk menyebarkan virus inovasi ini, pembangunan ekosistem inovasi ini ke semua stakeholders pentahelix di daerah masing-masing,” imbuhnya.
Wakil Mendagri Sebut AI Dahsyat tapi Harus Bijaksana untuk Menggunakannya
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memerlukan sikap bijaksana untuk kepentingan bersama.
