Hampir Rampung, Begini Strategi 100 Hari Natalius Pigai di Kementerian HAM
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa penataan struktur dan sistem di Kementerian HAM hampir rampung, menyusul 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai melalui cuitannya di akun media sosial X pada Minggu, 27 Oktober 2024.
“Sudah hampir rampung. Terima kasih,” tulis Natalius Pigai singkat dalam unggahannya.
Pigai sebelumnya menjelaskan bahwa proses penataan ini mencakup pemantapan nomenklatur, penyusunan struktur, dan revitalisasi sistem kerja yang berjalan intensif selama dua hingga tiga bulan pertama.
“Yang jelas, dua tiga bulan pertama itu ‘kan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur. Yang kedua adalah sistem tatanan, rangkaian sistemnya,” jelasnya pada Rabu, 23 Oktober 2024, dilansir dari Antara.
Langkah selanjutnya, menurut Pigai, adalah melakukan penempatan personel yang diakui sebagai proses menantang.
“Kalau buat struktur dan sistem itu gampang, pekerjaan kecil. Tapi begitu sudah bicara tentang memasukkan orang, pekerjaan berat karena kita harus hadirkan minimal itu 200 orang,” kata Pigai.
Natalius Pigai berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
- ANTARA/Hafidz Mubarak A
Pigai turut menyoroti pentingnya pengadaan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai mengingat Kementerian HAM baru terbentuk melalui pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Mantan anggota komisi HAM ini mengakui bahwa kebutuhan kementeriannya sangat bergantung pada alokasi anggaran.
“Fasilitas itu tergantung budgeting. Kalau budget kita cukup, kita akan bisa mengadakan fasilitas yang cukup,” tambah Pigai.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM untuk tahun 2024 sebesar Rp64,855 miliar, atau sekitar 0,31 persen dari total anggaran Kemenkumham.
“Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global,” ungkap Nico.
