Prabowo soal Kabinet Gemuk: Tak Masalah, yang Penting Bekerja Efisien
- YouTube Setpres
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengakui besarnya jumlah anggota dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya saat ini, melalui pengantar sambutannya pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
“Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Prabowo di Kantor Presiden
Dia menyadari jumlah anggota kabinet bisa dianggap tergolong besar. Kendati demikian, kata Prabowo, bangsa Indonesia memang bangsa yang besar, dan menjadi negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk.
Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo
- Youtube Sekretariat Presiden
“Dari luas wilayah kita, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri Keuangan, 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Dalam Negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa,” ujarnya.
Lebih jauh dia menyampaikan Indonesia juga memilih sistem politik demokratis. Apabila Indonesia merupakan negara otoriter, kata dia, mungkin Indonesia cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit.
“Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajari lagi,” ujarnya.
Dia meminta jajaran mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, termasuk perjalanan luar negeri.
“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien,” kata Prabowo.
Pakar Prediksi Penetapan Hasto Jadi Tersangka Pengaruhi Sikap Politik PDIP, Akan Bagaimana?
Pakar ilmu politik mengatakan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional.
