Jadi Kepala Badan Jaminan Produk Halal era Prabowo, Babe Haikal Hassan Bakal Lakukan Ini
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto melantik Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Jaminan Produk Halal di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024. Menurut dia, banyak sekali pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakannya. Tentunya, ia akan koordinasi dulu dengan Departemen Agama serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Banyak sekali PR. Saya mau mengunjungi Departemen Agama, MUI, BPJPH. Karena harus koordinasi kerja ini. Ada berapa juta per hari yang didaftarkan dan berapa juta produk-produk yang masuk ke dalam mulut harus kita teliti, harus kita amati,” kata Babe Haikal di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Haikal Hassan diangkat menjadi Kepala Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- Setpres
Kata dia, secara tupoksi Badan Jaminan Produk Halal ini sebenarnya sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan MUI terkait sertifikasi halal.
“Secara tupoksi tentu sama, menjamin produk itu halal. Nah produknya akan diuraikan. Yang dimaksud produk itu apa? Ya produk semua. Makanan, minuman, kosmetik, obat, dan semuanya. Bahkan fashion, bahkan yang melekat di badan. Itu yang akan kita teliti, kita amati, kita lab, bahwa itu harus halalan toyyiban. Halal dan baik,” jelas dia.
Kemudian, Babe Haikal menanggapi terkait keluhan pengusaha soal harga tinggi untuk sertifikasi halal. Tentu saja, Babe Haikal harus berkunjung dulu ke Kementerian Agama, MUI dan BPJPH untuk melihat situasi yang sekarang. Rencananya, ia akan berkantor di BPJPH daerah Pondok Gede.
“Jadi yang paling penting itu belajar. Belajar satu hari, dua hari ini bagaimana selama ini yang terjadi, dan kedepan intinya adalah yuk kita bangun Indonesia yang lebih baik. Kali ini yang ditugasin kepada saya produk halal. Jaminan produk halal. Kita semua harus belajar, dua hari ini harus mengamati dan melihat situasi,” ungkapnya.
Jadi Menko Hukum dan HAM Era Prabowo, Yusril Punya Harta Cuma Rp 1,6 Miliar
Menteri Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dalam LHKPN yang dilaporkannya pada tahun 2007, memiliki harta kekayaan senilai Rp 1,6 miliar.
