Budi Gunawan Diminta Prabowo Berantas Penyelundupan dan Judi Online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA - Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan memberantas kasus penyelundupan di Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Punya Harta Rp 15,7 Miliar

Ia menekankan hal itu merupakan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk dalam negeri, ada beberapa juga yang menjadi prioritas kita, tadi sebagaimana disampaikan oleh kemarin, bapak Presiden telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan," kata Budi Gunawan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024.

Jangan Kaget Lihat Koleksi Mobil Wakapolri yang Ditunjuk Prabowo jadi Menteri

Mantan kepala BIN itu mengaku banyak kebocoran yang terjadi di Indonesia, salah satunya seperti permasalahan devisa.

Bea dan Cukai Bandara Soetta menggagalkan penyelundupan sabu lewat jastip parfum. Foto ilustrasi.

Photo :
  • VIVAnews/ Sherly (Tangerang)
Jabat MenPAN-RB, Rini Widyantini Punya Harta Rp 27 Miliar

"Banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan agar semua Devisa itu bisa masuk ke kas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," ujar dia.

Budi Gunawan juga akan memberantas masalah judi online di Indonesia. Menurutnya judi online sudah merusak perorangan, rumah tangga bahkan lingkungan sekitar.

Budi Gunawan menilai kasus judi online harus ditangani dengan serius. Maka itu, ia berharap agar kementerian atau lembaga dapat berkoordinasi dengan selaras bersama Menko Polkam RI.

Ilustrasi Judi Online

Photo :
  • Freepik

"Yang kedua judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan, juga tidak boleh main-main lagi," katanya. 

"Harus ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya