Abdul Kadir Karding Jadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Segini Harta Kekayaannya
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Politikus PKB Abdul Kadir Karding telah ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia memiliki harta kekayaan Rp 8.528.042.900 atau Rp 8,5 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Abdul Kadir, telah menyetorkan LHKPN pribadinya pada 16 April 2019 untuk masa periodik 2018.
Abdul Kadir lapor LHKPN ketika hendak menjadi Calon Anggota DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding.
- VIVA/Sadam Maulana
Abdul Kadir tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai Rp 7.581.514.800. Tanah dan bangunan Abdul Kadir tersebar di Sleman, Pati, Demak, Jakarta Selatan, Semarang, Palu, dan Kudus.
Dia memiliki alat transportasi dan mesin Rp 279.000.000. Adapun alat transportasi dan mesin Abdul Kadir yakni Mobil Nissan grand Livina tahun 2009, Motor Honda Phantom tahun 2003, dan Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2011.
Abdul Kadir memiliki harta bergerak lainnya Rp 503.200.000; kas dan setara kas Rp 164.328.100. Dia tak punya surat berharga, harta lainnya dan hutang.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri kabinetnya pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Puluhan calon menteri sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mereka sebelumnya sudah dipanggil ke kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, termasuk pembekalan di Hambalang Bogor. Tetapi, belum disampaikan ke publik akan menempati pos kementerian apa.
Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retread pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mereka juga rencananya akan dibawa ke Akademi Militer Magelang, untuk dilakukan pembekalan.
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Mesir Hadiri KTT D8
Presiden Prabowo Subianto, tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir, pada Selasa, 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.15 waktu setempat. Presiden hadir pada KTT D-8.
