Jenderal Dudung Bakal Audit Forensik Alutsista Indonesia: Kami Lihat Secara Utuh

mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman
Sumber :
  • Dok.Istimewa

Jakarta, VIVA - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan tugas-tugasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Selain itu, Dudung juga merangkap Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Disebut Salah Satu Calon Ketua Umum PPP, Begini Reaksi Gus Ipul

Eks Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu menuturkan pertahanan tak serta merta berkaitan dengan alat utama sistem senjata atau alutsista.

"Tentunya pertahanan ini tidak serta merta berkaitan dengan alutsista ya. Biasanya pertahanan itu, pertahanan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan," kata Dudung. 

Romahurmuziy: Ada Empat Calon Ketua Umum PPP, Salah Satunya Mantan KSAD

Dijelaskan Dudung, Prabowo punya begitu banyak pekerjaan lain sehingga dirinya akan memberikan masukan kepada presiden tentang perkembangan situasi. Hal itu termasuk dengan elemen-elemen lain yang berkepentingan, seperti Kemenhan maupun badan-badan lainnya, tentang situasi yang berkembang, baik di luar maupun dalam negeri.

Perayaan HUT TNI ke-79, Alutsista TNI di Duduki Masyarakat Untuk Berfoto

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa
Benny K Harman DPR Tantang Korlantas Polri Audit Perpanjangan SIM-STNK: Berani Nggak?

Dudung menjelaskan beberapa fokus persoalan pertahanan yang ingin dikerjakan. Persoalan itu antara lain perkembangan situasi di Lebanon, termasuk negara-negara lain yang ada keterlibatan pasukan TNI sebagai pasukan perdamaian. Selain itu, akan memprioritaskan masalah pertahanan di Papua.

Adapun soal industri pertahanan, Dudung selaku Ketua KKIP menerima pesan khusus dari Presiden Prabowo untuk mengecek kondisi alutsista yang ada di Indonesia. Lalu, keberadaan industri-industri pertahanan nasional, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Dudung mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kemenhan dan TNI serta stakeholders terkait mengenai itu. 

"Bagaimana industri-industri pertahanan yang ada, seperti yang selama ini kan di bawah BUMN, nanti akan kami lihat," lanjut Dudung. 
"Kami cek, kami audit forensiklah. Kami lihat secara utuh, termasuk ke satuan-satuan. Apakah memang masih layak atau sudah tidak layak? Misalnya persenjataan yang kita miliki," ujar Dudung.

Dudung dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo. Eks Pangkostrad itu dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. 


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya