Daftar Jumlah Menteri dari Era Presiden Soekarno Hingga Prabowo, Terbanyak Kabinet Dwikora II
- Setpres
Jakarta, VIVA – Usai Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Minggu 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto kemudian melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin 21 Oktober 2024.
Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Sebanyak 48 menteri dilantik pada pagi hari, sedangkan 56 wakil menteri dilantik pada sore harinya dalam Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, konfigurasi kabinet pemerintahan selalu berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan negara.
Jumlah menteri dalam kabinet mencerminkan berbagai faktor, termasuk skala prioritas, tantangan politik, hingga alokasi posisi kepada partai-partai koalisi.
Berikut ini daftar jumlah menteri dari setiap era presiden, yang mencatat variasi signifikan sepanjang sejarah Indonesia mulai dari Presiden Soekarno sampai Prabowo Subianto:
1. Presiden Soekarno (1945-1967)
Pada era Soekarno, kabinet presidensial yang berlangsung dari September 1945 hingga Oktober 1967 membentuk 27 kabinet.
Kabinet dengan jumlah menteri paling sedikit adalah Kabinet Susanto dengan hanya 10 menteri, sedangkan kabinet dengan jumlah menteri paling banyak adalah Kabinet Dwikora II yang mencapai 132 menteri.
Kabinet Dwikora II memiliki 132 menteri, mencatat rekor sebagai kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia.
Banyaknya jumlah menteri dalam kabinet ini mencerminkan kompleksitas pemerintahan Soekarno saat itu, yang melibatkan berbagai faksi politik dan militer dalam pemerintahan.
Soekarno menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga krisis politik di dalam negeri.
2. Presiden Soeharto (1967-1998)
Presiden Soeharto memimpin selama 31 tahun dengan membentuk 8 kabinet, mulai dari Kabinet Ampera II hingga Kabinet Pembangunan I-VII.
Jumlah menteri dalam kabinetnya relatif stabil. Kabinet dengan jumlah menteri paling sedikit adalah Kabinet Ampera II, Kabinet Pembangunan I, dan Kabinet Pembangunan II dengan 24 menteri.
Jumlah ini mencerminkan efisiensi birokrasi pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Namun, pada Kabinet Pembangunan V, Soeharto memutuskan untuk memperbesar jumlah menteri hingga mencapai 44 menteri.
3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)
Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, BJ Habibie mengambil alih kepemimpinan di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia.
Di tengah transisi reformasi, Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang beranggotakan 37 menteri. Meski singkat, kabinet ini menandai awal perubahan menuju era demokrasi pasca-Orde Baru.
4. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999-2001)
Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, memimpin Indonesia dengan tantangan besar, termasuk menjaga persatuan nasional dan mengelola keberagaman politik di era pasca-reformasi.
Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuknya terdiri dari 36 menteri. Kabinet ini merupakan upaya Gus Dur untuk menyatukan berbagai elemen politik, baik dari partai politik, tokoh-tokoh independen, maupun perwakilan kelompok agama.
Gus Dur berusaha untuk menegakkan prinsip demokrasi, walaupun masa jabatannya terhenti lebih cepat akibat ketidakstabilan politik.
Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur memimpin dengan Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 36 menteri.
5. Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Gus Dur melanjutkan upaya konsolidasi demokrasi. Selama masa pemerintahannya, ia membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari 33 menteri.
Jumlah menteri di kabinet ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya.
Putri sang proklamator itu mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan efisiensi pemerintahan.
Kabinet ini memfokuskan diri pada stabilisasi politik serta perbaikan ekonomi, mengingat Indonesia masih dalam proses pemulihan dari krisis ekonomi Asia yang melanda beberapa tahun sebelumnya.
6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia selama dua periode, dengan Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu II yang terdiri dari 34 menteri di masing-masing periode.
Kabinet yang dibentuk oleh SBY mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan memfokuskan diri pada program-program pembangunan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan stabilitas politik yang lebih baik, meskipun tantangan dari sisi politik dan korupsi tetap ada.
7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)
Presiden Joko Widodo,atau akrab disapa Jokowi memimpin Indonesia dengan membentuk dua kabinet, yaitu Kabinet Kerja pada periode pertama dan Kabinet Indonesia Maju pada periode kedua.
Masing-masing terdiri dari 34 menteri. Jumlah menteri yang dipilih oleh Jokowi tetap konsisten, mencerminkan komitmennya untuk menjaga stabilitas kabinet dan fokus pada kerja nyata.
Jokowi juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan inovatif dalam infrastruktur dan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional.
8. Presiden Prabowo Subianto (2024-2029)
Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024 langsung mencatatkan sejarah dengan membentuk Kabinet Merah Putih yang berisi 48 menteri.
Jumlah yang paling banyak dalam sejarah kabinet Indonesia sejak masa orde baru, komposisi ini menjadi strategi pemerintahan Prabowo Subianto dalam memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Adapun para Menteri kabinet Merah Putih yang dilantik oleh Presiden Prabowo antara lain:
- Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara
- Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri
- Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri
- Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan
- Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama
- Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum
- Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia
- Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan
- Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan
- Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan
- Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial
- Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan
- Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian
- Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan
- Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum
- Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi
- Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan
- Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital
- Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian
- Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan
- Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
- Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
- Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
- Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi
- Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
- Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
- Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.