Baru Dilantik, Natalius Pigai Langsung Minta Anggaran Rp20 Triliun buat Kementerian HAM

Aktivis HAM Natalius Pigai
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2024-2029. Pigai pun meminta kepada pemerintah agar anggaran Kementerian HAM ditambahkan.

Cerita Dody Hanggodo Jalani Rangkaian Tes hingga Jadi Menteri PU

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar--enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Pigai kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.

Pigai menjelaskan bahwa dirinya minta anggaran sebanyak Rp20 triliun. Pasalnya, jika dikalkulasi anggaran pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

14 'Srikandi' di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani hingga Veronica Tan

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun," kata Pigai.

Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

Photo :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev
Jabat Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli Tercatat Punya Harta Rp 4,5 Miliar

Pigai masih belum menampik soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia hanya menyebut ingin fokus lebih dulu membangun dibidang HAM.

Maka itu, dalam waktu dekat, Pigai untuk Kementerian HAM masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana.

"Sabar dulu hal-hal yang sifatnya kasuistik kan saya bilang di sini, saya membangun HAM. Pembangunan HAM itu harus secara holistik," kata dia.

"Yang jelas dua-tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur," lanjutnya.

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kemenkeu Kini Koordinasi Langsung ke Prabowo, Kemenko Ekonomi Pimpin 7 Kementerian Ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinahkodai oleh Sri Mulyani kini tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

img_title
VIVA.co.id
22 Oktober 2024