Intip Harta Kekayaan Herindra yang Ditunjuk Jadi Calon Kepala BIN
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – DPR RI telah resmi memilih Wakil Ketua Menteri Pertahanan RI, Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. Herindra ternyata melaporkan harta kekayaannya pada 5 April 2024.
Berdasarkan data yang dilansir dari elhkpn.kpk.go.id, Herindra ternyata terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 5 April 2024. Harta itu dilaporkan Herindra untuk masa periodik tahun 2023.
Herindra berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 23.463.716.345 atau Rp 23 miliar.
Dia tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang bernilai Rp 16.020.988.791. Tanah dan bangunan Herindra terbagi di sejumlah wilayah yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Bogor.
Wakil Menteri Pertahanan Herindra
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Herindra juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 661.500.000. Transportasi dan mesinnya yakni Toyota Alphard SC 2.5L AT Tahun 2015.
Kemudian, dia juga mempunyai harta yang bergerak lainnya sebanyak Rp 344.765.000. Dia juga punya kas dan setara kas Rp 6.855.989.016.
Selanjutnya, harta lainnya Herindra yakni sebanyak Rp 580.473.538. Dia juga tercatat memiliki hutang sebanyak Rp 1.000.000.000.
Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN pada 10 Oktober 2024. Dengan begitu, Presiden Jokowi telah memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan nama Kepala BIN baru yang diusulkan yakni M Herindra, yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan.
"Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra. Insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR-nya itu besok pagi di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 15 Oktober 2024.
DPR Bentuk Timsus untuk Bahas Calon Kepala BIN
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengaku pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan K
