Dukung Prabowo Ubah Skema Subsidi Energi, Pimpinan MPR: Agar Tepat Sasaran

Presiden terpilih Prabowo berjabat tangan dengan Pimpinan MPR Eddy Soeparno
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA – Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno angkat bicara mengenai langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengubah skema subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Menurut Eddy, rencana Prabowo itu dilakukan demi mewujudkan keadilan

Adik Prabowo Beri Sinyal Fahri Hamzah Bakal Jadi Menteri Perumahan Prabowo

"Sejak di Pimpinan Komisi VII DPR RI saya juga selalu sampaikan bahwa subsidi energi sebaiknya diubah menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat. Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy yang merupakan Pimpinan Komisi VII DPR RI periode 2019-2024 lalu

"Apa yang disampaikan beliau Pak Prabowo adalah upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Subsidi energi adalah hak bagi saudara-saudara kita hang miskin dan tidak mampu, bukan untuk kelompok yang mampu dan kaya," lanjut Eddy.

SBY Minta Prabowo Tak Takut Dikritik: Pro dan Kontra Hal Biasa

Sekjen PAN Eddy Soeparno

Photo :
  • Dok. Istimewa

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, berdasarkan berbagai data, sebanyak 70 persen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah mereka  yang tidak berhak

Prabowo Pakai Dasi Hijau di Acara PKB: Kalau Diundang PDIP Ganti Merah

"Mendukung rencana beliau Pak Prabowo untuk mengalihkan skema subsidi agar adil, tepat sasaran dan anggaran bisa digunakan untuk bantuan sosial bagi warga tidak mampu hingga pembangunan layanan-layanan publik berkualitas seperti sekolah dan rumah sakit," kata Eddy.

SPBU Pertamina, ilustrasi harga BBM

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Eddy menjelaskan bahwa dalam perubahan skema ini dibutuhkan pendataan yang akurat sampai ke tingkat paling bawah di desa seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diperlukan skema yang dibuat secara tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.  

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya