KPK Cekal Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Usai Jadi Tersangka Korupsi

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menentapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor atau dikenal Paman Birin menjadi tersangka kasus korupsi berupa pemberian fee di Kalimantan Selatan. Kini, KPK justru mencegahnya agar tak bisa bepergian ke Luar Negeri (LN).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan bahwa pencegahan kepada Paman Birin dimulai sejak Senin, 7 Oktober 2024 kemarin.

"Gubernur Kalsel sudah dicegah keluar negeri per tanggal 7 Oktober 2024," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan Rabu, 9 Oktober 2024.

Tessa menjelaskan bahwa pencegahan itu dilakukan selama enam bulan lamanya.

"(Paman Birin dicegah) 6 bulan," kata Tessa.

Selain Paman Birin, KPK telah menetapkan enam tersangka. Enam tersangka yang ditahan itu yakni Ahmad Solhan (Kadis PUPR Kalimantan Selatan), Yulianti Erlynah (Kabid CK Dinas PUPR Kalimantan Selatan), Ahmad (Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam), Agustya Febry Andrean (Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan), Sugeng Wahyudi (swasta), dan Andi Susanto (swasta).

Kemudian, dari kelima tersangka yang berasal dari penyelenggara negara yakni diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Untuk dua tersangka dari pihak swasta dinilai telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang.

Ada Aset Harta Janggal, Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Dipanggil KPK

Surat undangan panggilan terkait LHKPN sudah dikirim KPK ke Dedy Mandarsyah pada Selasa 21 Januari 2025.

VIVA.co.id

22 Januari 2025