Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Nilai Partisipasi Politik Masyarakat Masih Baik
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Hadi Tjahjanto menilai bahwa partisipasi politik masyarakat, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, masuk ke kategori baik.
“Kalau kami lihat, partisipasi masyarakat memang masih kategori baik. Di daerah, masyarakat memiliki jagoannya masing-masing. Mereka pasti akan mendorong jagoannya sampai menang,” ujar Hadi kepada wartawan dalam acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto di Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juni 2024.
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hadi mengaku menilai melalui berbagai kunjungannya ke daerah-daerah Indonesia, seperti Jayapura, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Bali; Yogyakarta; serta Medan, Sumatera Utara.
Sebagaimana penilaian Hadi, aktifnya partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan calon kepala daerah masing-masing memiliki kerentanan tersendiri.
“Kerawanannya, mereka ingin mempertahankan jagoannya itu sampai titik darah penghabisan,” kata Hadi.
Maka itu, Hadi mengelompokkan kemungkinan terjadinya konflik menjadi dua sesi, yakni konflik di lapangan dan konflik di Mahkamah Konstitusi, mengingat MK merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada.
Hadi memastikan keamanan wilayah pasca-putusan MK menjadi prioritas, sebab putusan MK disiarkan langsung ke masing-masing daerah.
“Biasanya, putusan MK langsung streaming ke wilayah. Di wilayah, semua tidak siap kalah karena semuanya ingin menang. Kami antisipasi supaya jangan sampai ada kerusuhan di wilayah,” kata Hadi.
Ia mengantisipasi keamanan wilayah dengan meningkatkan sinergisitas antara TNI, Polri, dan BIN dalam melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi konflik. Pemetaan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
“Antisipasi keamanan TNI Polri ini benar-benar harus dijaga," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Seminar PPRA, Teuku Iqbalsyah mengatakan tujuan dari seminar PPRA itu ialah membuat demokrasi di Indonesia lebih baik kedepannya.
"Tujuan akhirnya adalah membuat demokrasi di Indonesia menjadi negara full demokrasi," ujar dia.
Dengan adanya seminar PPRA tersebut, Teuku Iqbalsyah berharap bisa merekomendasikan beberapa hal yang bermanfaat bagi pemerintah untuk budaya politik Indonesia.
"Harapannya kami berusaha merumuskan beberapa pemikiran beberapa rekomendasi yang terkait dengan topik kita, itu bisa bermanfaat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang, sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak budaya politik di Indonesia," katanya.
Sebagai informasi, masa kampanye Pilkada 2024 telah dimulai sejak 25 September hingga berakhir pada 23 November 2024. Setelah itu, masuk masa tenang pada 24–26 November dan pemungutan suara dilaksanakan pada 27 November 2024.
Selanjutnya, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 27 November–16 Desember 2024.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
