Jubir Edy Rahmayadi Balas Bobby Nasution: APBD Tak Seluruhnya untuk Pembangunan Infrastruktur
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA – Calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution dinilai tidak memahami struktur alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), usai menyindir anggaran Rp 50 triliun di Sumut tidak terlihat selama 5 tahun.
Hal ini diungkap juru bicara pasangan cagub dan cawagub Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Eddy Syofian.
"Sebagai seorang wali kota, seharusnya beliau (Bobby Nasution) memahami bahwa APBD tidak seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur," ucap Eddy, Jumat 27 September 2024.
Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Eddy menjelaskan di tahun pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, harus membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 33 Kabupaten/Kota. Utang itu, harus dibayarkan untuk mendorong pembangunan di masing-masing daerah tersebut.
"Pak Bobby tidak memahami bahwa pada awal pemerintahan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, mereka harus membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota yang diwariskan oleh Gubernur sebelumnya, sebesar kurang lebih Rp 1,6 triliun," kaya Eddy.
Eddy mengungkapkan bahwa APBD Sumut yang mencapai sekitar Rp 13 triliun lebih, sudah dialokasikan sesuai peraturan, termasuk untuk belanja operasional seperti gaji dan lain-lain, belanja modal, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
Setelah utang DBH berhasil dibayarkan di era Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Eddy mengatakan akan dimulai pembangunan tapi dihadapi dengan kondisi di Indonesia, termasuk di Sumut yakni Pandemi Covid-19.
Eddy menjelaskan sesuai dengan perintah Presiden RI, Joko Widodo semua daerah diwajibkan melakukan refocusing APBD karena pandemi COVID-19, termasuk Sumut. Hal itu, dalam rangka penanganan terhadap pandemi tersebut.
"Selama dua tahun anggaran, APBD Sumut tersedot lebih dari Rp 2 triliun untuk penanggulangan COVID-19," kata Eddy sembari menegaskan Sumut berhasil meraih peringkat kedua secara nasional dalam penanganan pandemi.
Terkait pembangunan infrastruktur, Eddy menjelaskan bahwa rencana perbaikan jalan dan jembatan di Sumut sudah disusun sejak lama. Namun, anggaran yang terserap untuk penanggulangan COVID-19 dan pembayaran utang membuat pembangunan infrastruktur baru dapat dimulai pada tahun anggaran 2022.
"Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang di Indonesia, dengan total panjang sekitar 3.005 km. Jika seluruhnya diperbaiki, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 5 triliun. Oleh karena itu, dialokasikan dana multiyears sebesar Rp 2,7 triliun," kata Eddy.
Cagub Sumut, Bobby Nasution saat kampanye di Kabupaten Deliserdang.(istimewa/VIVA)
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Eddy menuturkan, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut progres pengerjaannya 78 persen pada bulan Mei 2024.
Meski Dinas PUPR Sumut memutuskan kontrak pengerjaan dengan PT Wakista Karya yang dinilai lamban pengerjaannya. Sisa 22 persen, tetap dilakukan dengan kontrak baru dan perusahaan baru juga.
Eddy menyarankan kepada Bobby Nasution untuk mempelajari struktur APBD dan kondisi keuangan daerah sebelum memberikan kritik atau menyindir tanpa ada data.
"Masyarakat juga pasti bertanya tentang infrastruktur di Medan, yang banyak didukung oleh APBN, namun masih banyak yang terbengkalai," kata Eddy.
Sebagai informasi, capaian Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah selama 5 tahun menjabat yakni peningkatan honor guru honorer dari Rp 40 ribu menjadi Rp 90 ribu per jam.
Ribuan guru honorer di Sumut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemudian, Edy sudah membangun 35 sekolah baru tingkat SMA dan SMK sesuai dengan perkembangan industri saat ini.
Kemudian sebanyak 1.861 kilometer jalan provinsi diperbaiki, 27 jembatan baru, 9 rumah sakit, 100 proyek penyediaan air bersih, 25 destinasi wisata utama. Sedangkan, APBD peningkatan dari Rp 8 triliun menjadi Rp 11 triliun.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi meningkat 5 persen. Stunting dari 31,5 persen, turun menjadi 22 persen dan pertumbuhan UMKM terus meningkat.
Sebelumnya, Bobby Nasution membandingkan apa dilakukan dengan APBD Rp 6 triliun, mengklaim banyak melakukan pembangunan. Dibandingkan APBD Sumut sebesar Rp 15 triliun per tahun. Tapi, tidak terlihat pembangunannya. Terutama soal pembangunan infrastruktur jalan.
"Ya kalau kali 5 tahun menjabat, saya bilang gak usah kalikan Rp 15 triliun lah, kalikan Rp 10 triliun aja, Rp 5 triliun untuk gaji ASN. Kali Rp 10 triliun, kalau Rp 5 tahun menjabat, berarti sudah ada Rp 50 triliun. Masa Rp 50 triliun di Sumut, nggak keliatan apa-apa?," ujar Bobby.
