Prabowo dan Gibran akan Kampanyekan Andra-Dimyati di Pilgub Banten 2024
- VIVA.co.id/Yandi Deslatama (Serang)
Serang, VIVA – Sejumlah tokoh nasional, termasuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka direncanakan akan memberikan dukungan dalam kampanye Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pilgub Banten 2024. Pasangan calon (Paslon) 02 ini optimis visi dan misi mereka akan disambut positif oleh masyarakat Banten.
"Dalam waktu dekat, tokoh-tokoh nasional akan datang ke Banten. Kami yakin apa yang kami lakukan akan direspons positif masyarakat," ujar Cagub Andra Soni di kantor DPD Demokrat Banten, Rabu (25/09/2024).
Sebagai bagian dari kampanye, Andra dan Dimyati telah melakukan konsolidasi dengan anggota DPRD dari Partai Demokrat di Kota Serang. Mereka akan membagi tugas untuk menyapa masyarakat agar mengenal visi misi Paslon 02 dan mendatangi TPS pada 27 November 2024.
Apel akbar pendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah
- Istimewa
"Ini hanya tersisa 62 hari lagi, kami akan memaksimalkan potensi yang ada untuk menarik perhatian masyarakat," jelas Andra.
Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, menambahkan bahwa 44 anggota DPRD akan aktif mengkampanyekan Andra-Dimyati. Mereka akan melakukan roadshow di 44 titik dengan melibatkan seluruh pengurus partai.
"Dengan 44 anggota DPRD ini, kami akan menjangkau setiap sudut untuk mendukung Paslon 02," tutup Iti.
Bahkan sebelum penetapan paslon dan pengundian nomor urut, pengurus Demokrat di wilayah Tangerang telah menggelar sejumlah acara dan pertemuan, untuk mensosialisasikan Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai Cagub Banten 2024.
"Meneguhkan komitmen kami, Demokrat tidak main-main, bahwa kami sangat serius untuk berikhtiar bersama untuk memenangkan Andra Soni dan Dimyati. Kemarin sudah dilakukan di Tangerang yang dihadiri Pak Andra dan Pak Dimyati," jelasnya.
Cagub Papua Matius Fakhiri Gugat Hasil Pilgub Papua ke MK: Menjalankan Konstitusi
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02, Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (MARI-YO), melayangkan gugatan Pilkada Papua ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
