Eks Penyidik Wanti-wanti Pansel Jangan Pilih Capim KPK Titipan
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jakarta, VIVA - Setelah proses wawancara dan tes kesehatan, Panitia Seleksi atau Pansel pemilihan calon Pimpinan KPK akan memilih 10 nama yang akan ditetapkan Presiden. Selanjutnya, 5 nama akan dipilih DPR untuk menjadi capim KPK definitif.
Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, mewanti-wanti pansel capim KPK di penghujung tugasnya untuk memilih 10 capim KPK.
"Harus berhati-hati agar tidak terpilih pimpinan KPK yang bermasalah dan diduga titipan,” kata Yudi, dalam keterangannya, Kamis, 26 September 2024.
Menurut dia, pentingnya memilih Capim KPK tidak bermasalah, agar ketika jadi pimpinan KPK, ia tak akan terbebani dosa masa lalu yang berpotensi tersandera. Dengan kondisi itu, dikhawatirkan kerjanya tidak optimal.
Dia mengingatkan capim KPK titipan tak akan independen dalam mengambil keputusan.
"Dia tidak akan independen dalam memgambil putusan ketika menjadi pimpinan KPK serta mudah diarahkan oleh yang menitipkan dan yang lebih parah adalah penanganan kasus akan tebang pilih,” ujar Yudi.
Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo
- VIVAnews/Edwien Firdaus
Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu, Pansel mestinya memiliki informasi yang cukup terkait 20 orang capim yang akan dikerucutkan jadi 10 orang tersebut.
Di sisi lain, Yudi juga meyakini integritas 9 anggota pansel untuk memilih bukan hanya terbaik dari sisi akademis, karakter ataupun administratif. Namun, juga dari rekam jejak.
Yudi menekankan jika ada indikasi rekam jejak capim KPK bermasalah dan ada dugaan titipan maka sebaiknya segera dicoret.
Dia menuturkan, yang dipilih nanti bukan hanya 5 orang yang jadi pimpinan lembaga negara. Tapi, juga pemimpin pergerakan pemberantasan korupsi.
“Dan, ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK dan semangat pemberantasan korupsi," tutur Yudi.
"Apalagi nilai Indeks Persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 hanya 34 dari 100,” kata anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri tersebut.
Diduga Cacat Hukum, Pahala Nainggolan Diminta Dicoret dari Capim KPK
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan diduga mengalami cacat hukum ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK.
