Kata Puan soal Rencana Tambah Komisi DPR
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sedang mematangkan wacana penambahan komisi di DPR untuk mengimbangi penambahan Kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
“Ini sedang dimatangkan, kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi," kata Puan dilansir dpr.go.id pada Rabu 25 September 2024.
Menurut Puan, penyesuaian dilakukan DPR demi memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan efektif.
“Untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara Pemerintah dengan legislatif,” tambah Puan.
Ketua DPR RI itu pun menjelaskan, penambahan komisi ini guna memastikan bahwa setiap kementerian memiliki mitra yang tepat di DPR RI untuk melakukan pengawasan, konsultasi, dan dukungan dalam menjalankan program-program pemerintah.
"jadi akan ada kemungkinan juga penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian," jelas Puan.
Adapun untuk ketentuan dan mekanismenya sedang digodok DPR RI, Puan berharap hal itu dapat dipenuhi melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dari semua fraksi DPR.
Sebelumnya pada Kamis 19 September 2024, DPR telah resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.
UU itu akan membuka jalan bagi Prabowo Subianto untuk menambah kementerian sesuai dengan kebutuhannya.
Keputusan tersebut diambil pada Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Pentingnya Membangun Pondasi Digitalisasi di Lingkungan Kementerian BUMN
Acara ini dibuka oleh Tedi Bharata, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, dalam sambutannya menekankan pentingnya pondasi digitalisasi.
