Prabowo Akui Cita-cita Indonesia Punya Pertahanan Sangat Kuat Belum Tercapai

Prabowo Subianto Hadiri Raker Terakhir dengan Komisi 1 DPR
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui Indonesia belum mencapai pertahanan yang sangat kuat. Salah satu penyebabnya karena fokus utama Indonesia yakni kesejahteraan masyarakat.

Prabowo Mau Maafkan Koruptor jika Kembalikan Uang Negara, Yusril Beri Penjelasan Hukumnya

"Pada kesempatan ini sekali lagi, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita dahulukan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. 

Salah satu tolak ukurnya, kata Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia sangat kecil. Bahkan, tutur dia, anggaran pertahanan tersebut tidak sampai 1 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

Erick Thohir Diperintah Prabowo Pastikan Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen saat Nataru

Prabowo Subianto Hadiri Raker Terakhir dengan Komisi 1 DPR

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

"Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia, tidak sampai 1 persen, hanya 0,89 persen," ujarnya. 

LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan

Prabowo mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia, masih kalah besar dengan anggaran pertahanan negara tetangga, seperti Filipina dan Singapura 

"Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8 persen pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta, mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3 persen dari GDP mereka. Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka demikian penting," kata Prabowo. 

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, menjadi pekerjaan rumah bersama elemen bangsa khususnya pemerintah dan DPR mendatang untuk mencapai pertahanan negara yang kuat. Karena itu, kata dia, seluruh elemen bangsa bersatu, meskipun memiliki perbedaan termasuk perbedaan politik.

"Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. Komisi I yang akan datang, saya yakin juga akan meneruskan apa yang sudah saudara-saudara rintis," ujarnya.

Ilustrasi pajak

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

img_title
VIVA.co.id
21 Desember 2024