Kewenangan Penyidikan hingga Penuntutan Dinilai Buat Kejaksaan Superpower dan Tak Bisa Dikontrol
- VIVA/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan kejaksaan menjadi superpower. Hal ini diungkap oleh Pengamat hukum Ade Adriansyah Utama.
Ade berpandangan jika aparat penegak hukum bersifat superbody dalam penegakan hukum maka dipastikan menimbulkan efek negatif dalam implementasinya.
Gedung Kejaksaan Agung.
- VIVAnews/Maryadi
Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, hingga pemberian jasa hukum.
“Yang harusnya 3 matra hukum berkordinasi dan kerja sama ini malah terjadi persaingan dan melemahkan satu dgn lainnya, akibat kepentingan dan dukungan politik,” kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 25 September 2024.
Menurut Ade, kewenangan penyidikan kejaksaan dalam tindak pidana tertentu seharusnya ada pembatasan yang jelas. Sebab bukan tidak mungkin wewenang jaksa sebagai penyidik akan membuat jaksa dapat sewenang-wenang dalam proses penyidikan.
“Bayangkan, dalam proses prapenuntutan atas penyidikan yang dilakukan jaksa dilakukan sekaligus sehingga tidak ada kontrol dari lembaga lain,” kata Ade.
Maka dengan tidak ada fungsi kontrol tersebut, jaksa sering mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara.
“Superbody dalam penegakkan hukum malah akan melemahkan komitmen penegakkan hukum,” kata Ade.
Selama Lima Tahun, KPK Berhasil Usut 622 Penyidikan Korupsi
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK berhasil mengusut 622 perkara korupsi yang sudah naik ditahap penyidikan sejak tahun 2020-2024.
