Menpan RB Soroti Banyak Foto Kepala Daerah di Portal Pemda Jelang Pilkada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Abdullah Azwar Anas
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Abdullah Azwar Anas menyoroti, banyaknya foto kepala daerah di portal layanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

MK Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi 'Setuju' dan 'Tidak Setuju'

Anas mengatakan, pemerintah sendiri saat ini sedang mendorong pembuatan portal yang terintegrasi dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.

"Kita ini kalau mau Pilkada portal Pemda kita isinya foto bupati semua, foto gubernur dan cagub dan lain seterusnya. Tapi di layanan pemerintah yang sudah maju tidak ada satu pun ada foto seseorang kecuali masuk pelayanan," kata Anas dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Wakil Mendagri Sebut Jawa Tengah Punya Persoalan Netralitas ASN terkait Pilkada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Anas mencontohkan, di negara Estonia portal yang ada sudah terintegrasi dengan seluruh layanan tanpa memasang foro-foto pejabat di negara itu. 

Begini Kata Budi Gunawan jika Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025

"Kami berulang kali menyampaikan ini contoh portal di Estonia berulang kali kami tidak bosan. Bagaimana perintah itu terintegrasi dari seluruh layanan tadi itu cukup di satu portal dan tidak ada satu foto pun, foto pejabat ya," jelasnya.

Di samping itu, Anas turut mengapresiasi beberapa Pemda yang mengintergrasikan portal mulai dari kelahiran anak, pendaftaran sekolah, pendaftaran perguruan tinggi hingga menyoal surat izin mengemudi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

"Oleh karena itu diperintahkan Presiden ini online semua terintegrasi memulai berusaha, kemudian mencari pekerjaan, kemudian melangsungkan pernikahan," katanya. 

Menurutnya, melalui portal terintegrasi bernama INA Digital pemerintah memfasilitasi berbagai layanan publik yang memudahkan masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi kantor kelurahan maupun kantor pelayanan publik.

"Sekarang sistem ini masih terus diuji coba, cukup dengan handphone bisa mengubah identitas," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya