Peringatan Hari Tani Disorot Lantaran Ditunggangi Agenda Politik
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang rencananya akan digelar pada 24 September 2024 oleh sejumlah elemen buruh dan tani mendapat sorotan tajam.
Termasuk isu provokatif dengan menuntut tangkap dan adili Jokowi yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat.
Muhammad Chaerul, peneliti dan pengamat dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE), menyebut bahwa gerakan ini semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani. Menurutnya, aksi tersebut telah bergeser ke ranah politik yang justru membosankan dan merugikan para petani.
“Yang diperjuangkan dalam aksi ini seharusnya menyentuh kebutuhan mendasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka. Namun sayangnya, isu yang diangkat lebih kepada kepentingan politik. Ini semakin membingungkan dan bahkan menimbulkan kejenuhan di kalangan petani,” ujar Chaerul kepada awak media, dikutip Sabtu 20 September 2024.
“Masyarakat umum sudah bosan dengan tingkah dan kegaduhan mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal menunggangi isu hari tani demi kepentingan elit buruh,” kata dia lagi.
Chaerul menilai, gerakan semacam ini tidak murni memperjuangkan hak-hak petani, melainkan menyisipkan agenda politik terselubung. Ia juga menyoroti dampak negatif aksi tersebut terhadap masyarakat umum, terutama pengguna jalan yang terganggu oleh kemacetan akibat demonstrasi.
Chaerul mengkritisi narasi yang beredar di media sosial, di mana tuntutan para demonstran justru menjurus kepada isu politik dengan seruan Tangkap dan Adili Jokowi.
“Masak dalam demo Hari Tani isu yang diangkat adalah tangkap dan adili Jokowi? Ini perihal yang tidak masuk akal. Fokus seharusnya adalah pada kesejahteraan petani, tapi isu politik justru yang ditonjolkan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa tuntutan semacam ini membuat esensi peringatan Hari Tani Nasional hilang. Apa yang seharusnya menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak petani kini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Masyarakat sudah bosan melihat kegaduhan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal yang diuntungkan hanya kelompok politik tertentu,” kritik Chaerul.
Ia mengimbau agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi aksi-aksi semacam ini, terutama yang sarat dengan muatan politik.
“Gerakan yang tidak menyentuh inti permasalahan petani hanya akan merugikan petani. Para petani jangan mau ditunggangi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan petani,” pungkasnya.
