Menindaklanjuti Keluhan Warga, Bupati Indramayu dan Anggota DPR RI Pantau Kondisi Jembatan Rusak
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Sebagai respons atas keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, Bupati Indramayu Nina Agustina bersama Anggota DPR RI, Dedi Wahidi, melakukan inspeksi langsung terhadap sejumlah infrastruktur rusak, termasuk jembatan di Kabupaten Indramayu.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat segera mendapat penanganan.
Laporan mengenai kerusakan jembatan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para petani dan tokoh desa (kuwu).
Mereka mengeluhkan dampak buruk yang disebabkan oleh kondisi jembatan yang semakin memburuk, di mana hal ini tidak hanya menghambat aktivitas warga sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko bencana banjir di daerah tersebut.
Laporan mengenai kerusakan jembatan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para petani dan tokoh desa (kuwu).
- VIVA.co.id/Andrew Tito
“Kerusakan jembatan ini sudah sangat mengganggu, terutama bagi para petani yang bergantung pada akses jalan ini,” ungkap salah seorang warga.
Selain meninjau kondisi jembatan yang rusak, Bupati Nina Agustina juga memeriksa situasi sungai, gorong-gorong, hingga jalan nasional di sekitar wilayah tersebut.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait masalah infrastruktur yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Bupati Nina Agustina menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya normalisasi serta perbaikan infrastruktur demi kenyamanan masyarakat Indramayu.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut secara menyeluruh.
“Kami siap mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan, baik itu normalisasi sungai maupun perbaikan jembatan, demi kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan,” ujar Nina Agustina dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat 20 September 2024.
Dalam peninjauan itu, perhatian utama diarahkan pada kondisi jalan, jembatan, serta sungai-sungai yang ada di wilayah Indramayu.
Tingginya tingkat sedimentasi lumpur serta penyempitan aliran sungai dikhawatirkan dapat memperparah potensi banjir, terutama saat curah hujan tinggi melanda kawasan ini.
Oleh karena itu, normalisasi sungai dinilai sebagai langkah yang mendesak dan tak bisa ditunda lebih lama.
Anggota DPR RI Dedi Wahidi menambahkan bahwa untuk mengatasi permasalahan infrastruktur ini, diperlukan alokasi anggaran yang cukup besar.
Menurutnya, dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Indramayu maupun Provinsi Jawa Barat tidak akan cukup untuk menangani masalah yang kompleks ini.
Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna memastikan realisasi proyek perbaikan infrastruktur ini berjalan lancar.
“APBD Daerah dan Provinsi tidak mampu menutupi kebutuhan biaya yang besar ini. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi solusi yang sangat dibutuhkan,” tegas Dedi Wahidi.
Peninjauan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons laporan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur yang bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan permasalahan infrastruktur ini dapat segera diatasi dan risiko bencana seperti banjir dapat diminimalkan.
