PDIP Jelaskan Maksud Megawati Lawatan ke Uzbekistan
- ANTARA
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menjelaskan makna kunjungan kerja Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri ke Samarkand, Uzbekistan. Kunjungan kerja selama tiga hari itu, untuk menghadiri sejumlah agenda yang dimulai pada Jumat, 20 September 2024.
"Selain berziarah ke makam Imam Al Bukhori dan menerima gelar profesor dari Universitas Silk Road Samarkand, Ibu Megawati sangat mendukung pengembangan wisata religi di Samarkand. Agar umat Islam, khususnya dari Tanah Air dan internasional juga berziarah ke makam Imam Al Bukhori," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya diterima awak media.
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di hadapan rektor universitas se-Rusia di Kampus St. Petersburg University (SPBU), Rusia, Rabu, 18 September 2024.
- ANTARA
Dari kunjungan tersebut, dia berharap ada dampak sosial ekonomi bagi kedua negara.
"Termasuk wacana yang pernah ada, penerbangan Garuda Indonesia untuk trip Jakarta-Samarkand bisa diaktivasi kembali," kata Basarah.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bila tour travel menggencarkan wisata religi saat ibadah haji dan umroh dengan destinasi dilanjutkan ke Samarkand.
Basarah juga mengingatkan peran besar Presiden Soekarno dalam penemuan makam Imam Al Bukhori.
"Bung Karno adalah orang yang meminta kepada pemerintah komunis Soviet kala itu agar menemukan makam tersebut. Ini legasi Bung Karno untuk dunia Islam," kata Wakil Ketua MPR RI ini.
Selain ziarah ke makam Imam Al Bukhori, agenda lainnya yakni agenda penanaman pohon dan penandatangan prasasti Soekarno Garden di Silk Road Tourism Complex.
“Ibu Megawati ingin pemahatnya kalau bisa dari Indonesia, supaya hasilnya memiliki akurasi yang tinggi," imbuhnya.
Megawati Tak Hadir di Kampanye Akbar Pramono-Rano, Sekjen PDIP Sebut karena Ada Intimidasi
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan Megawati Soekarnoputri tak hadir dalam acara kampanye akbar cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
