Dedi Mulyadi Janjikan Rp100 Juta untuk PKK Tingkat Desa Atasi Stunting dan Gizi Buruk
- VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)
Bandung, VIVA - Calon gubernur Jawa Barat yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sembilan partai non parlemen, Dedi Mulyadi bakal mengalokasikan dana Rp100 juta bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa se Jawa Barat untuk akselarasi penanganan kasus stunting dan gizi buruk anak.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut lebih baik dan sesuai peruntukan daripada digunakan untuk rapat pembahasan stunting di hotel. Namun, Dedi memastikan alokasi Rp100 juta tersebut tidak mudah dicairkan.
“Jadi gini, uang 100jt itu bukan untuk dihabiskan, jadi dikasih uang cadangan per PKK untuk menyelesaikan balita yang stunting, ibu hamil yang kurang gizi, menyelesaikan problem itu,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Kamis, 19 September 2024.
Ilustrasi stunting
- Direktorat P2PTM Kemenkes
Menurutnya, akselarasi pelayanan stunting di level desa akan mudah terawasi dan sentralisasi data gizi buruk.
“Nanti itu yang akan difokuskan agar dekat. Kan intinya gini, dimana sih rakyat berada, rakyat berada bukan di provinsi pak, rakyat berada bukan di Kabupaten pak, rakyat berada itu di desa,” katanya.
Dedi menegaskan alokasi anggaran stunting harus didominasi pada pencegahan dan penanganan, bulan pada alokasi perjalanan dinas program stunting.
“Karena rakyat berada di desa dan di kelurahan, maka dekatkanlah layanan itu yang dekat dengan rakyatnya, yang paling dekat itu adalah desa dan kelurahan, jadi efisien,” katanya.
“Orang yang berubah dirinya menjadi cukup gizinya, baik budi pekertinya itu jauh lebih mahal nilainya dibanding uang,” lanjut Dedi.
Dedi juga menargetkan cara pengelolaan dana stunting berbasis masalah bukan pada kebutuhan rapat hingga menginap di hotel. “Jadi ngomongnya bukan hanya duit yang dikeluarkan Pak,” katanya.
