PPATK Sebut Sudah Kirim Laporan Soal PPDS Undip ke KPK Sejak 2022 tapi Tidak Dihiraukan
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan pihaknya sudah mengirimkan laporan hasil analisis terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2022. Namun, laporan tersebut tak dihiraukan oleh lembaga antirasuah.
Hal ini terungkap saat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dicecar oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika menjalani tes wawancara calon pimpinan (capim) KPK.
"Tadi (pernyataan) pak Pahala menarik, 'bagusnya semua kembali saling lapor'. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK saja dicuekin banyak," ujar Ivan di gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Dewas KPK
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Ivan memberikan sebuah contoh dari beberapa kasus yang sedang jadi sorotan belakangan ini. Salah satunya terkait dugaan bullying berupa pungutan yang dibebankan ke mahasiswa baru PPDS Undip.
"Bapak paham kasus-kasus yang bubbling belakangan ini, begitu kita cek laporannya sudah banyak di KPK," ucap Ivan.
"Lalu PPDS itu yang terjadi di Undip itu kami sudah lapor di tahun 2022, di kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi, gitu?" lanjutnya.
Pahala Nainggolan yang mendapatkan cecaran hal itupun langsung menjawab bahwa laporan dari PPATK sangat bermanfaat bagi KPK. Banyak kasus korupsi pejabat negara bisa terungkap lewat laporan PPATK.
Namun, ia mengakui adanya miskoordinasi terkait penanganan laporan yang masuk dari PPATK ke KPK. Dia pun mengaku akan siap memberikan prioritas jika terdapat laporan PPATK yang masuk ke KPK. Hal itu pun bakal dilakukan ketika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029.
“Saya janji, pak, kalau saya terpilih laporan PPATK akan saya prioritaskan karena saya bilang itu setengah jadi (datanya),” katanya.
KPK Supports Democratic Rights of Detainees in Upcoming Local Election
The Corruption Eradication Commission (KPK) has provided an opportunity for detainees held in the KPK detention center in Jakarta to vote in the 2024 Regional Elections.
