Basuki Sebut Bagus Kalau Prabowo-Gibran Bikin Kementerian Perumahan untuk Fokus Perumahan Rakyat
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, menilai bagus bila nanti kementerian ini ingin dipecah, salah satunya menjadi Kementerian Perumahan oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Basuki, itu merupakan sebuah terobosan yang positif, karena bisa menghadirkan perumahan untuk masyarakat.
"Itu tahu kan kalau nanti program Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Gibran, itu pembangunan programnya. Saya kira bagus, karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus, menurut saya bagus," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 September 2024.
Dia menilai dengan membentuk kementerian yang khusus mengurus perumahan, dapat menggenjot pembangunan rumah untuk rakyat. Sebab menangani urusan ini bukan suatu yang mudah.
"Enggak gampang ngurus perumahan. Itu ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Bidang Perumahan, Panangian Simanungkalit, menyebutkan wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan kini mulai mengerucut, sebagaimana diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah terbentuk dan diketuai Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. Tim Satgas sudah melakukan 4 kali pertemuan untuk menjaring aspirasi terkait rekomendasi kebijakan perumahan dalam kabinet baru mendatang.
”Pembahasan tentang penguatan sektor perumahan tengah dilakukan melalui rangkaian pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait pendanaan, suplai dan permintaan,” kata Panangian beberapa waktu lalu.
Haris Rusly Moti Yakin Pemerintahan Prabowo Sangat Hati-hati Terapkan PPN 12 Persen
Haris Rusly Moti mengatakan, pemerintahan Prabowo terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12 persen.
