Kata Jokowi Soal Kaesang Datangi KPK: Semua Sama di Mata Hukum

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi KPK (dok. Istimewa)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kedatangan Ketua PSI, Kaesang Pangarep ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk konsultasi dan meminta nasihat di Gedung Dewas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 September 2024. Adapun, tujuan Kaesang untuk meminta nasihat terkait penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Ketua Pansel Bakal Setor Hasil Tes Capim KPK ke Presiden Awal Oktober 2024

“Saya kan sudah menyampaikan, semua warga negara sama di mata hukum,” kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 18 September 2024.

Jokowi dan Pramono Anung

Photo :
  • https://setkab.go.id/
KPK Tahan 4 dari 5 Orang Tersangka di Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep telah rampung menyambangi kantor Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kaesang menyebut kedatangannya ke Gedung Dewas KPK merupakan bentuk inisiatifnya pribadi. Kedatangannya itu bukan atas adanya undangan dari lembaga antirasuah.

Istana Tepis Kaesang Pangarep Gaya Hidupnya Bermewah-mewahan

"Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat/penyelenggara negara," ujar Kaesang pada Selasa, 17 September 2024.

Dia menyebut kedatangannya itu hanya ingin menjelaskan ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” ucap dia.

Kaesang pun mengaku datang ke Dewas KPK hanya ingin mendapatkan sebuah nasihat dan meminta saran atas tudingan yang ramai untuknya. “Saya minta arahan dan nasehat dari KPK,” sebutnya.

Ilustrasi Kartu NPWP

Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

img_title
VIVA.co.id
18 September 2024