PP Muhammadiyah Bakal Bangun Kantor, Universitas dan Rumah Sakit di IKN

Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN)
Sumber :
  • AP Photo /Achmad Ibrahim

Jakarta, VIVA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku bakal ikut serta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Muhammadiyah akan membuat kantor di IKN.

Penganiaya Satpam Rumah Sakit di Bekasi Ditangkap

"Di IKN dan kawasan lain, satu, ya, kami mengembangkan kantor Muhammadiyah sebagaimana di sini kan," ujar Haedar kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah juga akan membangun universitas di IKN. Lalu, Haedar juga menyebut pihaknya akan membangun Rumah Sakit di IKN.

Puan Nilai Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Dokter PPDS Bentuk Pengkhianatan Serius!

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Photo :
  • VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)

"Sehingga dari situ kita bisa mengembangkan lembaga pendidikan di tingkat dasar, menengah di sekitar IKN itu. Kemudian juga lembaga kesehatan rumah sakit. Kita sudah punya fakultas kedokteran dan kita akan mengembangkan rumah sakit, dan tentu nanti program-program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Di mana Muhammadiyah akan konsen di situ," kata Haedar.

Otorita IKN Mulai Pembangunan Pulau Kelawasan Jadi Pusat Suaka Orangutan

Di sisi lain, Haedar menilai Muhammadiyah juga turut serta mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta menjaga ekosistem lingkungan.

"Jadi, kita bisa maju tapi bisa menjaga nilai-nilai karakter, etika, anak-anak yang selalu bisa menghormati guru, orang yang lebih tua, orang tua. Jadi ini konsen Muhammadiyah yang memerlukan nanti pengembangan pendidikan yang makin kokoh dan juga penguatan di bidang kesehatan bangsa," ujar Haedar.

"Dua pilar ini yang akan membawa sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di masa yang akan datang, perkuat pendidikan, perkuat kesehatan," imbuhnya.

Dokter Residen PPDS FK Unpad Tersangka Pemerkosaan Keluarga Pasien di RSHS Bandung

Kemenkes Harus Transparan Sampaikan Perkembangan Informasi Kasus Dokter Perkosa Pasien

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha mengatakan Kemenkes wajib untuk menyampaikan informasi kasus dokter diduga perkosa pasien.

img_title
VIVA.co.id
11 April 2025