Budi Arie: Transisi Pemerintahan di Era Jokowi Terbaik Sepanjang Sejarah RI
- VIVA/Arianti Widya
IKN, VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan transisi pemerintahan pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan yang terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri.
"Ini transisi pemerintahan terbaik, mulus. Rakyat pun mendukung penuh Prabowo-Gibran yang segera akan memerintah sebagai pelanjut Pak Jokowi, " kata Menkominfo Budi Arie Setiadi usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024.
Diketahui, dalam Sidang Kabinet Terakhir di Istana Garuda IKN pada Jumat pagi, Presiden Jokowi meminta para menteri menjaga situasi yang kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Presiden Jokowi memberi instruksi agar seluruh jajaran KIM mendukung penuh program presiden terpilih dan memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif agar pelayanan publik tidak terganggu. Begitu juga regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintah baru perlu dirampungkan segera agar pemerintahan baru bisa langsung bekerja melayani rakyat," kata Menkominfo Budi Arie.
Presiden Jokowi, terang Menkominfo, juga meminta TNI dan Polri mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik.
"Presiden Jokowi menyampaikan di hadapan TNI dan Polri bahwa Indonesia tengah berada di titik penting yakni transisi kepemimpinan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta adanya Pilkada. Sehingga peran dan fungsi TNI Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan betul-betul sangat krusial," ujar Budi Arie
Sesuai tahapan Pemilu Presiden, pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. (ant)
Punya Visi Sejalan dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wahono Dinilai Layak Pimpin Bojonegoro
Dia dinilai memiliki kapasitas untuk meneruskan kebijakan nasional di daerah.
