Jokowi Minta Maaf di Sidang Kabinet Terakhir: Terima Kasih Atas Dedikasi yang Diberikan
- Youtube Setpres
Jakarta, VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Permintaan maaf itu dilakukan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024.
"Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi. Dan, ada hal yang kurang maksimal," ujar Jokowi dalam sambutannya dikutip dari Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan, perjalanan pemerintahannya tak lepas dari berbagai tantangan. Namun, hal tersebut bisa diatasi berkat kerja sama dan dedikasi penuh dari seluruh anggota kabinet.
"Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala dedikasi yang telah diberikan," jelas Jokowi.
Presiden Jokowi (Dok. Istimewa)
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota kabinet selama masa kepemimpinannya, yang telah membantu mewujudkan visi pemerintahan.
Dia mengingatkan bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
"Pada 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semua berakhir. Dan, pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto," ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Pun, Jokowi meminta seluruh anggota kabinetnya untuk menuntaskan berbagai program prioritas di masa akhir jabatannya.
"Saya ingin menegaskan beberapa hal, yang pertama segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala yang belum terselesaikan," kata dia.
Menurut dia, hal itu penting untuk memastikan bahwa tidak ada program yang terhenti atau tertunda ketika pemerintahan baru dimulai.
