Luhut: Pemerintah Tidak Ada Kepentingan untuk Memperlemah KPK
![[dok. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2024]](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2024/09/05/66d97e4224734-pacu-energi-hijau-luhut-pastikan-ri-tambah-21-gigawatt-ebt-di-sektor-kelistrikan_665_374.jpg)
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengaku terus memantau proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekalian membantah isu upaya pemerintah untuk melemahkan KPK.
Luhut menegaskan, pemerintah tidak ada kepentingan untuk melemahkan KPK. Ia menilai, keberadaan para penyidik KPK yang independen dan tidak terkait lembaga manapun sangat diperlukan.
"Kita tidak perlu mengatakan diperlemah-perlemah. Pemerintah tidak ada kepentingan untuk memperlemah itu semua," ujar Luhut lewat akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Kamis, 12 September 2024.
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Foto: Antara
Luhut mengatakan, beberapa sosok mencalonkan sebagai pimpinan KPK dinilai cukup kredibel untuk menjadi punggawa lembaga antirasuah ini. Maka, menurutnya, pemerintah sangat mendukung dan mendorong proses pemilihan pimpinan KPK yang saat ini sedang berjalan.
"Karena itulah dibutuhkan lembaga KPK yang semakin kuat dan kredibel. Keberadaan para penyidik KPK yang independen (tidak terkait lembaga manapun) sangat dibutuhkan, di samping Polisi dan Jaksa," katanya.
Luhut berharap agar KPK dapat mengawal dan mengawasi ekosistem antikorupsi yang sudah dibangun selama pemerintahan Presiden Jokowi.
"Termasuk e-procurement, e-catalog, dan GovTech, serta digitalisasi pelayanan publik lainnya, selain tentunya tetap menindak tegas berbagai praktik suap tanpa pandang bulu," kata dia.
Ilustrasi OTT KPK.
- vstory
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memantau kerja KPK juga sangat penting agar marwah KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia selalu terjaga.
"Dengan langkah-langkah itu semua, saya yakin peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan membuat daya tarik dan iklim investasi Indonesia pun semakin baik kedepannya," ujarnya.
Gubernur Bengkulu Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Bantu Pemenangan Pilkada 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kepada bawahannya.
