Janji Dedi Mulyadi, Gaji Tukang Sapu di Jawa Barat Rp 5 Juta per Bulan

Bakal calon gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)

Bogor, VIVA - Bakal calon gubernur Jawa Barat yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sembilan partai non parlemen, Dedi Mulyadi menyatakan bakal meningkatkan standarisasi profesi tukang sapu di Jawa Barat.

Dedi-Erwan Unggul versi Hitung Cepat, Tim Pemenangan: Perjuangan Belum Selesai

Dedi menjelaskan, standarisasi tukang sapu yang dikerjakan Pemerintah Daerah harus setara dan dijamin hak sosial dan keselamatan kerjanya.

“Itu problem kita, Kota pengen bersih tapi tukang sapunya gak pernah dihargai,” kata Dedi saat kunjungan ke Bogor, Kamis 12 September 2024.

KPU Jabar: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia Selama Proses Pilkada 2024

Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Photo :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)

Menurutnya, meski profesi ini berada di kewenangan Bupati atau Wali Kota, stimulus dari Pemerintah Provinsi akan diberikan untuk meningkatkan derajat pegawai tukang sapu.

Dedi Mulyadi Bakal Fungsikan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat jadi Museum, Dia Tinggal di Kampung

“Status kepegawaian tukang sapu itu ada di Kabupaten Kota, ya nanti Gubernur bisa dong bicara sama Bupati, Wali Kota untuk bagaimana agar mereka mendapat upah yang layak,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan harus ada skema kerja yang setara dan tidak memperkerjakan mereka secara penuh. “Mereka kerja full dan Sabtu Minggu kerja tetapi upahnya di bawah standar,” katanya.

“Misalnya UMK ada yang sudah 5,2 juta tapi mereka digaji 1,8. Ke depan mereka distandarisasi dengan baik dan banyak orang yang ingin menjadi tukang sapu,” lanjut Dedi.

Bahkan, Dedi menekankan profesi ini dilindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk keselamatan dalam bekerja. “Minimal gaji standar UMK ditambah jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua,” katanya.

“Kelengkapan keselamatan kerjanya juga, saya sering menangani mereka nginjek paku, beling, tusuk sate, ini yang harus diselesaikan. Kalau bicara Jawa Barat merupakan provinsi yang silih asig pikadedeuh pikanyaah harus ditunjukan dalam kerangka kebijakan yang jelas pada kaum yang lemah,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya