Soroti Isu Asisten Stafsus Presiden, Mardani DPR: Mestinya Birokrasi Kita itu Ramping
- Twitter @MardaniAliSera
Jakarta, VIVA - Komisi II DPR menyinggung pentingnya porsi pejabat maupun staf di lingkungan Pemerintahan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Imbauan itu demi menghindari berbagai konflik menyusul tengah ramainya isu terkait asisten staf khusus (stafsus) Presiden belakangan ini.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti struktur birokrasi seharusnya ramping tapi efisien.
“Mestinya birokrasi kita itu lean (ramping). Miskin struktur, tapi kaya fungsi, sehingga lebih efisien. Kalau sekarang kan jumlah dan pembagian birokrasinya tambun,” kata Mardani, dalam keterangannya dikutip pada Rabu, 11 September 2024.
Mardani mengkritisi reformasi birokrasi yang jadi wacana Pemerintah sejak awal periode kepemimpinan belum terlaksana dengan baik. Sebab, saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga kinerja Pemerintahan pun tak berjalan optimal.
"Di era globalisasi dan digital saat ini reformasi birokrasi sudah harus semakin nyata," lanjut Mardani.
"Mestinya tidak ada lagi pegawai yang minim kinerja tapi tetap ada di struktur organisasi hanya karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu," ujar politikus PKS itu.
Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD
- vivanews/Andry
Mardani bilang, dunia birokrasi saat ini belum sepenuhnya mengikuti era globalisasi. Bagi dia, reformasi birokrasi disebut hanya jadi wacana semata karena tak dapat mengoptimalkan kinerja para pegawai.
"Birokrasi sekarang masih besar. Bahkan ada yang memiliki staf banyak namun kinerjanya kurang dan yang bekerja hanya itu-itu saja jadinya," tutur Mardani.
Menurut dia, daripada menghabiskan APBN, lebih baik alokasi anggarannya untuk kepentingan peningkatan program kerakyatan.
Salah satu contoh tidak efisiennya porsi birokrasi dan staf Pemerintahan yang tengah jadi sorotan masyarakat adalah mengenai jabatan asisten stafsus presiden.
Hal itu karena ramai di media sosial soal Yasmin Nur yang sempat mengaku sebagai asisten stafsus presiden dengan mengancam memenjarakan salah seorang pengguna medsos. Yasmin Nur yang heboh di media sosial itu jadi sorotan publik.
"Kasus seperti ini tidak akan terjadi jika reformasi birokrasi dilakukan, karena tidak akan ada waktu untuk arogansi dan menyombongkan diri," tutur legislator DPR asal Jakarta itu.
Mardani menyampaikan pejabat yang berkualitas pasti kinerjanya akan menjaga citra pemerintah.
"Pejabat dan pegawai yang berkualitas pasti akan sibuk bekerja dengan baik dan memberikan citra positif bagi Pemerintah," ujar Mardani.
Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan
Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.
