Save Babi Muncul Lagi di Pilgub Sumut 2024, PDIP: Isu Lama, Jangan Mau Dipecah Belah
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA – Jelang Pilgub Sumut 2024 ini, isu pemusnahan ternak babi atau yang dikenal di tengah masyarakat save babi, dihembuskan kembali di media sosial, yang dituduhkan kepada Bacalon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Isu tidak benar itu, yang diduga sebagai aksi black campaign atau kampanye negatif, kepada Edy Rahmayadi, Bacalon Gubernur Sumut yang diusung PDI Perjuangan dan lima parpol lainnya itu.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sarma Hutajulu, meluruskan isu itu. Ia menegaskan isu pemusnahan ternak babi tersebut adalah isu lama yang digoreng-goreng oknum tidak bertanggung jawab.
"Edy Rahmayadi sebagai orang yang anti dengan ternak babi, itu isu lama yang digoreng-goreng, jangan mau dipecah belah," tegas Sarma Hutajulu saat mendampingi Edy Rahmayadi bertemu warga di Porsea, Kabupaten Toba, Senin 9 September 2024.
Bacalon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Sarma Hutajulu yang pernah menjabat anggota DPRD Sumut ini menerangkan, bahwa isu itu sebenarnya sudah selesai atau clear. Namun saat ini masih terus digoreng-goreng oleh pihak tertentu melalui media sosial.
"Itu isu sudah lama clear, kita tidak bisa memelihara babi bukan karena pak Edy, karena memang ada wabah waktu itu (ASF/flu babi). Malah pak Edy bilang, kalau memang perlu, kita bikin dulu di Pulau Nias biar ada bibitnya, setelah sehat bibitnya itu, baru kita kembangkan dan berikan," jelas Sarma.
Srikandi PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan, selama menjabat Gubernur Sumut 2018-2023, Edy Rahmayadi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut menyalurkan ternak yang terbagi menjadi dua kategori. Pertama kelompok ternak kerbau, kedua kelompok ternak babi.
"Kemudian bantuan pembangunan gereja, diteken pak Edy juga, pak Edy gubernurnya. Yang kalian terima ternak, juga babi, pak Edy juga yang neken sebagai gubernur," ungkapnya.
Sarma juga menegaskan, PDI Perjuangan menggaransi, bahwa Edy Rahmayadi merupakan seorang nasionalis. Karena menurutnya, seorang tentara tidak ada yang tidak nasionalis.
"Jadi isu itu semua hanya screening, jadi ini yang kita sampaikan, jangan mau kita dipecah belah dengan isu-isu yang tidak benar," jelas Sarma lagi.
Sarma berharap masyarakat Kabupaten Toba cerdas melihat isu. Ia juga mengakui selama lima tahun PDI Perjuangan beroposisi dengan Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumut 2018-2023, tidak pernah menggunakan isu sara.
"Ini kawasan Tapanuli ini sering kali digoreng dengan isu itu. Kita ingin Sumut ini lebih baik, kita sepakat ke depan pak Edy periode kedua, menyelesaikan sejumlah persoalan, khususnya infrastruktur," jelas politisi PDIP itu.
Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan
Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.
