Jokowi Jelaskan Alasan Tunda Pemindahan ASN ke IKN

Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • Tangkapan layar.

Surabaya, VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan penundaan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Kepala Negara, untuk memindahkan pekerjaan ASN ke IKN itu bukan pekerjaan yang mudah, sehingga dibutuhkan sebuah persiapan yang matang.

"IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan, pindah, langsung pindah. Karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu," kata Jokowi usai resmikan sejumlah infrastruktur di Jawa Timur, dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 6 September 2024.

Istana Negara IKN, Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Photo :
  • AP Photo /Achmad Ibrahim

Awalnya, Jokowi mengatakan kalau sejumlah fasilitas di IKN memang belum siap untuk ditempati ASN.

"Semuanya kan dilihat fasilitas, fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah kalau betul-betul siap. Termasuk saya juga sama, pindah betul-betul memang harus siap," kata Jokowi. 

Namun eks Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dirinya terus meninjau pembangunan IKN. Agar yang telah rencanakan selesai sesuai target yang ditentukan.

Jokowi pun menegaskan pembangunan IKN merupakan pembangunan sebuah ekosistem besar. Ekosistem ini diharapkan dapat hidup dengan ada interaksi nyata di antara masyarakat yang hidup dan tinggal di IKN.

Warga Berbondong-bondong Penasaran Mau Lihat IKN Nusantara

“Kita harapkan nanti betul-betul interaksi di antara masyarakat, di antara warga yang tinggal di IKN betul-betul sebuah komunitas yang hidup, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain,” imbuhnya.

President Jokowi Promises Thorough Evaluation of PON XXI 2024
Ilustrasi Kartu NPWP

Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

img_title
VIVA.co.id
18 September 2024