Presiden Jokowi Sebut Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Punya Pesan Kuat
- Youtube Setpres
Jakarta, VIVA - Presiden Joko Widodo menyebut kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia, Paus Fransiskus, ke Indonesia punya pesan kuat akan pentingnya merayakan perbedaan. Hal itu diutarakan Presiden Jokowi, dalam sambutannya pada pertemuan Paus Fransiskus bersama Korps Diplomatik dan wakil masyarakat di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.
"Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan," kata Jokowi.
Kepala Negara lanjut menyampaikan kepada Paus Fransiskus, bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam etnis, yakni sebanyak 714 suku bangsa dan 17.000 pulau yang ditempati oleh masyarakatnya.
Jokowi menambahkan, warga Indonesia di 17.000 pulau tersebut memiliki budaya, agama, dan suku bangsa yang berbeda. Maka dari itu bangsa Indonesia juga terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang dimiliki.
Bagi Indonesia, kata Presiden Jokowi, perbedaan merupakan anugerah, sementara toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa.
"Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat hidup rukun berdampingan," kata Jokowi.
Presiden mengajak semangat perdamaian dan toleransi itulah yang diinginkan Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang makin bergejolak.
Sebelum menutup sambutannya, Presiden juga mengajak warga Indonesia dan Vatikan merayakan perbedaan yang dimiliki, untuk saling menerima dan memperkuat toleransi demi mewujudkan perdamaian, serta mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.
“Marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki, marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih,” imbuhnya.
Sepaham dengan Paus Fransiskus, Biden Hapus Kuba dari Daftar "Negara Pendukung Terorisme"
Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik.
