DPR Kritik Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, Ungkap Dampaknya Bagi Kualitas Udara
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Media sosial diramaikan dengan protes terhadap rencana pemerintah mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis pada NIK. Masyarakat khawatir kebijakan ini berujung pada kenaikan tarif KRL
Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas, kelayakan dan memperbanyak transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.
Ilustrasi penumpang KRL.
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sekjen PAN ini mengingatkan bahwa selama 3 tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan dan kota-kota sekitarnya selalu masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia.
"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy.
Karena itu sebagai upaya mengurangi polusi secara signifikan, transportasi publik yang layak, berkualitas dan mudah diakses seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
"Demi keberlanjutan lingkungan dan udara yang bersih, justru sebaiknya masyarakat diajak untuk menggunakan transportasi publik dalam hal ini KRL Jabodetabek dengan harga yang terjangkau. Artinya kita memberikan insentif agar masyarakat memilih menggunakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi," lanjutnya.
Eddy menyampaikan pentingnya kementerian dan lembaga terkait memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya pengguna transportasi publik.
Ilustrasi KRL Commuter Line
- ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Bagaimanapun, Eddy melanjutkan, jika transportasi publik menjadi lebih mahal dan pengguna beralih ke kendaraan pribadi maka polusi udara akan semakin meningkat dan berdampak pada berbagai sektor.
"Salah satu signature kota-kota besar di negara maju adalah transportasi publik yang layak, berkualitas dan terjangkau. Saya yakin komitmen kita pada keberlanjutan lingkungan bisa membuat udara Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih bersih," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
