Puan Ajak Masyarakat Bersatu Perbaiki Praktik Demokrasi yang Mahal

Ketua DPR RI Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-79 DPR. Dalam pidatonya, Puan mengungkit biaya politik di Indonesia yang sangat mahal.

Material Paling Mahal di Dunia, Nilainya Setara 6 Kali Lipat Harga Berlian

Awalnya, Puan menyampaikan rasa syukur karena Pemilu 2024 berjalan lancar dan masyarakat menggunakan haknya dengan baik. Sehingga, terpilihlah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

"Rakyat telah menggunakan haknya dan Pemilu 2024 telah terlaksana. Telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden, telah terpilih anggota DPR RI dan DPRD RI, serta telah terpilih Anggota DPD RI," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Agustus 2024.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna khusus, Kamis, 29 Agustus 2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (sumber: tangkapan layar tv parlemen)

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Puan kemudian menyinggung soal biaya politik yang harus dikeluarkan saat pemilu. Kata dia, biaya politik di Indonesia sangat mahal.

Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK

"Saat ini kita telah menyadari bahwa membangun kelembagaan politik melalui pemilu membutuhkan biaya yang besar, politik itu mahal. Bahkan, untuk kalah pun kita harus mengeluarkan dana yang besar," ungkapnya.

Maka dari itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersatu dalam menyempurnakan praktik demokrasi di Indonesia. Ke depan, dia berharap biaya politik di Indonesia tak semahal saat ini dan pelaksanaannya sesuai dengan amanat konstitusi.

"Oleh karena itu, kita harus terus menyempurnakan praktik berdemokrasi yang semakin berkeadaban dan memenuhi amanat konstitusi," pungkas Puan.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja

Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak dilaksanakan di tahun yang sama. Bagja langsung melaporka

img_title
VIVA.co.id
20 November 2024