Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Sumbar Diwarnai Aksi Teatrikal Penguasa Tindas Rakyat Kecil

Jakarta, VIVA – Gelombang protes menolak manuver Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah atas revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di banyak daerah. Salah satunya di Sumatera Barat, Kamis 22 Agustus 2024 

Massa peserta aksi mayoritas dari mahasiswa berbagai kampus. Mereka menentang keras revisi UU Pilkada yang dilakukan secara kilat dengan tidak merujuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas pencalon Gubernur, Walikota dan Bupati. 

Sejak Kamis sekitar pukul 10.00 WIB, massa sudah berada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat. Mereka hingga petang masih bertahan meski tak ada satupun anggota dewan yang mau menemui untuk berdialog dengan mereka.

Pantauan di lapangan, selain bakar ban, aksi massa juga diwarnai dengan aksi treatrikal. Dalam aksi teatrikal itu, menggambarkan penguasa yang sedang menindas rakyat kecil. 

Gelombang protes menolak revisi UU Pilkada juga dilakukan di sejumlah daerah. Massa dari kalangan mahasiswa, buruh, hingga publik figur juga turun ke jalan dengan mengepung gedung DPR RI.

Adapun massa aksi di Sumbar menilai kelakuan elite di DPR sebagai bentuk vetokrasi politik yang bernafsu menguasai kontestasi Pilkada 2024.

Vetokrasi yang disebut terkait konteks revisi UU Pilkada berbentuk kesepakatan elite yang memveto aspirasi publik. 

Selain itu, menolak putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan 60/PUI-XXII/2024 yang dinilai menyelamatkan demokrasi dari hegemoni dan tirani mayoritas. 

 

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

VIVA.co.id

21 Desember 2024